TNKB DPR Dapat Memudahkan Kontrol Masyarakat

Nusantaratv.com - Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang khusus dimiliki para anggota DPR RI, kian memudahkan masyarakat untuk mengontrol perilaku para anggota dewan tersebut dalam berlalu lintas. TNKB merupakan hak protokoler DPR, namun tidak membuatnya kebal hukum.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburrokhman usai memberikan sosialisasi etik dan TNKB di Polres Sumedang, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022). “Kami hadir untuk sosialisasi dua hal. Pertama, tentang tugas pokok dan fungsi MKD DPR RI. Kedua, mengenai TNKB khusus anggota DPR RI.”

Khusus TNKB, lanjut politisi Partai Gerindra ini, MKD sudah menyosialisasikannya ke semua wilayah dan instansi terutama penegak hukum dalam setahun terakhir. Tujuannya, agar publik tahu bahwa ada plat nomor kendaraan khusus yang digunakan pada kendaraan para anggota DPR saat bekerja. Plat nomor itu hanya untuk satu kendaraan dan teregister di kepolisian. Setiap tahun plat nomor itu harus diperbarui.

“TNKB sudah kami sosialisasikan selama setahun terakhir ini ke berbagai wilayah dan instansi. Ini penting sebagai bagian dari hak protokoler DPR. Tapi bukan berarti membuat anggota DPR kebal hukum dalam berlalulintas. Semua anggota DPR bisa diawasi masyarakat supaya tertib dalam berlalulintas dan dalam kehidupan sehari-hari. TNKB berlaku setahun dan bisa diperpanjang oleh anggota yang bersangkutan. Berlaku lima tahun tapi harus diperbarui setiap tahun. Ini untuk antisipasi pergantian pimpinan AKD,” jelas Habib.

Ia mengimbau masyarakat agar segera mengadu ke MKD bila menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan para anggota DPR RI. Masyarakat kian mudah mengawasi para wakil rakyat, karena kendaraanya sudah mengenakan TNKB khusus. Jadi mudah dikenali untuk terus diawasi. MKD memberi TNKB ini, selain untuk memudahkan pengawasan, juga menjaga keluhuran martabat para anggota DPR RI.

“MKD lembaga terdepan menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat DPR. Kami menyosialisasikan ke berbagai wilayah termasuk Sumedang ini, agar masyarakat bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap anggota DPR, apabila melakukan pelanggaran dan melaporkan ke MKD. Nanti MKD akan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Habib yang juga legislator dapil DKI Jakarta I itu.