Sinergisitas dan Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Rekonstruksi Gempa di Palu Cukup Baik

Nusantaratv.com-Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai, koordinasi dan sinergisitas antarmitra kerja di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana gempa likuifaksi sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan adanya penentuan wilayah zona hijau yang sudah bisa ditempatkan kembali oleh masyarakat sebagai pemukiman terdampak bencana hebat yang terjadi pada 2018 lalu.

Hal itu disampaikan Andi Iwan kepada Parlementaria usai melakukan seluruh rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke lokasi pasca bencana Likuifaksi. Kunjungan tersebut dilanjutkan ke lokasi pembangunan Hunian Tetap yang berada di Petobo, dan peninjauan pembangunan DAM/Bendungan di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

"Overall saya kira koordinasi mereka cukup baik, bahwa dalam penentuan wilayah yang tidak menjadi wilayah merah itu sudah ditentukan kerja sama koordinasi dengan BMKG, koordinasi lembaga lainnya, kemudian PUPR menetapkan lokasi kemudian juga membangun. Saya kira koordinasi dengan mitra kerja Komisi V DPR RI khususnya dengan BMKG, Basarnas, Kementerian PUPR, beserta Kementerian Perhubungan dalam hal ini secara khusus mungkin terkait masalah bandara, ini kan semua sudah menjadi ketetapan atas bencana itu semua terkoordinasi dengan baik," tuturnya, di Sulawesi Tengah, Jumat (14/7/2023).

Ia pun menilai kinerja Basarnas pun sudah optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan Komisi V akan mendukung kinerja tiap mitra agar lebih maksimal lagi sehingga dapat meningjatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tentunya kita akan selalu mengacu pada proses penganggaran. Kami dari Komisi V akan berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan anggaran itu. Karena kita tahu tidak hanya Sulawesi Tengah, tapi hampir berapa banyak wilayah di Indonesia yang juga membutuhkan hal yang sama, dan inilah semuanya akan kita inventarisir, dan kemudian memberikan prioritas anggaran yang kira-kira di wilayah mana yang harus didahului, yang bisa ditangani dengan anggaran tersebut," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Terkait rencana akan dijadikannya Desa Petobo untuk menjadi semacam ‘kota wisata’ likuifaksi, ia berharap adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembebasan lahan. Sebab, hampir semua lahan yang akan dibangun sebagai kota wisata tersebut masih menjadi hak milik warga.

"Ini yang memang perlu bicarakan tadi. Dari Pemerintah Pusar juga kalau misalkan bisa dibiayai dengan pinjaman seperti itu, tapi memang peran aktif dari pemerintah kabupaten kota atau pemprov sendiri kita butuhkan dalam upaya membebaskan lahan tersebut," katanya.

Namun, menurut Andi, aspirasi warga sekitar yang sejatinya lebih menginginkan dibangunnya jalan kembali. Hal itu mengingat sebelum terjadinya bencana likuifaksi, jalan di desa tersebut merupakan jalan utama penghubung dengan wilayah lainnya. Sehingga, setelah terjadinya bencana, masyarakat kesulitan mengakses jalan dan harus berputar lebih jauh lagi.

"Tadi ada beberapa masukan dari masyarakat agar supaya lahan tersebut bisa dibangunkan jalan lagi. Saya kira harus melalui kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai kemudian dengan membangun jalan baru di tempat itu akan membuka pikiran dari masyarakat kita kembali bermukim di wilayah itu. Kita tidak menginginkan hal-hal yang kemudian bisa lagi terjadi (bencana) lagi ke depan di wilayah-wilayah yang sudah zonanya zona merah," tandasnya. 

Selain itu, Komisi V juga turut mengunjungi lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan digunakan oleh masyarakat terdampak bencana likuifaksi. Diketahui, pembangunan Huntap merupakan salah satu program rekonstruksi pasca bencana yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.

"Kita membuat program-program itu tentunya sekaligus juga dalam konteks mengamankan masyarakat kita agar tidak lagi berada di wilayah-wilayah yang di Zona merah, zona yang berbahaya. Sehingga, saat ini kita berikan Huntap dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, agar supaya semua masyarakat yang terkena dampak atas likuifaksi tersebut bisa mendapat hunian yang layak minimal seperti itu," katanya.

Andi menjelaskan, bahwa seluruh masyarakat yang terdampak bencana likuifaksi akan difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diberikan hunian tetap. Adapun, secara konstruksi, Huntap tersebut sudah mempertimbangkan aspek bencana gempa yang kemungkinan akan terjadi lagi.

"Jadi desainnya memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa hunian tersebut sudah hunian tetap dan wilayah yang kita tunjuk yang ditempatkan oleh Pemerintah juga sudah wilayah yang zona hijau tidak lagi menjadi zona yang berbahaya," tutupnya. 

Turut Hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Di antaranya, yaitu Djenri Alting Keintjem dan Sarce Bandaso Tandiasik (F-PDIP); Hamka B.Kady dan Muhammad Fauzi (F-PG); Iis Rosyita Dewi (F-Gerindra); Dedi Wahidi (F-PKB), Anwar Hafidz, dan Willem Wandik (F-PD); Sigit Sosiantomo (F-PKS), Muh. Aras (F-PPP).