Sikapi Banyaknya Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, Legislator: Perlu Koordinasi Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Bina Marga

Nusantaratv.com - Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra menilai buruknya koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mencegah banyaknya kecelakaan di perlintasan sebidang. 

Eddy meminta keduanya segera melakukan koordinasi mendetail pembuatan program untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. "Ini menurut saya harus ada pembicaraan yang lebih detail bagaimana kita menyelesaikan ini, ini sudah warning. Dalam tiga setengah tahun ada hampir 1.000 kali (999 kecelakaan, red) itu luar biasa, luar biasa jelek menangani sesuatu. Harus ada koordinasi langsung Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI," jelas Eddy dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). 

Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan besarnya dampak yang diterima oleh korban kecelakaan akibat tidak segera diselesaikannya masalah perlintasan sebidang ini. "Meninggal 317, luka berat 250, luka berat ini kita tidak tahu apakah setengah hidup, atau cacat itu kan membuat hidupnya sangat susah sekali karena kecelakaan. Karena kita semua tidak memperhatikan dengan baik, tidak menjaga dengan baik, kita tidak memberikan solusi yang baik di perlintasan sebidang ini," tutur Eddy.

Berdasarkan laporan PT KAI, jumlah perlintasan sebidang mencapai 4.292 titik di sepanjang jalur kereta api yang mencapai 6.000 km. Dari total 4.292 perlintasan sebidang, yang dijaga hanya 1.499 titik, yang tidak dijaga mencapai 1.576 titik, dan perlintasan liar mencapai 1.037 titik. Dengan banyaknya kecelakaan akibat banyaknya perlintasan yang tidak dijaga ini, Eddy menyinggung pihak terkait untuk segera melakukan tindakan prioritas.

"Tidak usah kita (bicara) membangun flyover atau underpass tetapi dijaga dulu aja sudah lumayan, tetapi kan ini banyak juga yang tidak di jaga. kenapa dijagapun tidak bisa? Kalau belum bisa pintu permanen, bambu aja yang penting tidak ada kecelakaan tapi dijaga. Nah ini tugas siapa?" tegas legislator dapil Sumatera Selatan I ini.

Eddy menilai, dengan program penanganan bisa dimulai dengan pemanfaatan corporate social responsibility (CSR) dari PT KAI dan kerja sama dengan lembaga terkait lainnya. 

"Maksud saya dengan adanya pertemuan ini, mari kita buat suatu program-program yang koordinasi bagaimana menyelesaikan secara cepat, lebih cepat, semua ikut. Termasuk PT Kereta Api pernah tidak membangun sesuatu di perlintasan sebidang? Tidak kan. Padahlal pendapatan cukup besar terutama di Sumatera, pengangkutan batubara," tutup Eddy.