Sahroni Minta Kepolisian dan TNI Awasi BLT Minyak Goreng

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, aparat Kepolisian dan TNI melakukan pengawasan maksimal terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Menurutnya penyaluran BLT itu sangat penting untuk diawasi agar penerima BLT bisa tepat sasaran. Dia juga menilai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh Kepolisian maupun TNI sangat cukup. Selain itu, dengan jumlah personel yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal.

"Kini dengan adanya BLT, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit teringankan, dan saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat," papar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (4/4/2022).

Tak hanya Kepolisian dan TNI tapi aparat pemerintah lainya diharapkan ikut mengawasi, mengingat ini merupakan hajat hidup masyarakat. "Tentunya bukan hanya Polri saja yang akan ikut mengawasi, ada TNI, Kemenkeu, dan lain-lain. Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya," tandas Sahroni.

Dia menegaskan agar jangan sampai ada penyalahgunaan dalam penyaluran BLT minyak goreng. "Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat," kata Sahroni.

Menurutnya, hal ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan rakyat. "Kita lihat permasalahan minyak goreng ini sudah berlarut-larut, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahannya," urai Sahroni. 

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan BLT minyak goreng seiring dengan harganya yang kian melambung. Kepala negara juga meminta agar semua lembaga terkait bisa saling berkoordinasi dalam penyalurannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.