Puan: Fasilitas dan Kenyamanan Penyelenggaraan Jamaah Haji 2023 Jadi Evaluasi Bersama

Nusantaratv.com - 03 Juli 2023

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menghadiri undangan jamuan dari Kerajaan Arab Saudi di Istana Kerajaan Mina, Mekkah, Arab Saudi. (Ist/nr)
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menghadiri undangan jamuan dari Kerajaan Arab Saudi di Istana Kerajaan Mina, Mekkah, Arab Saudi. (Ist/nr)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan bahwa pelaksanaan haji pada tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan untuk dievaluasi. Hal itu khususnya untuk fasilitas kenyamanan jamaah haji Indonesia yang masih belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik.

"Saya banyak mendapatkan masukan bahwa, banyak sekali jamaah yang fasilitas atau kenyamanannya itu belum bisa dilengkapi atau dilakukan secara baik sesuai dengan harapan kita semua. Seperti Indonesia mendapatkan 8000 kuota tambahan jamaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Namun kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan," ujar Puan usai mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Raudah, Madinah, Minggu (2/7/2023).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan adanya penambahan kuota haji yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan. Menurut Puan, kekurangan bukan hanya dari Pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi terkait dengan pelayanan jamaah haji Indonesia.

"Jadi, ini mungkin ke depan, terkait pelayanan dan fasilitas serta kuota tambahan jamaah haji sama-sama kita evaluasi bersama, bagaimana kemudian Insyaallah pada tahun depan ketidaknyamanan dari para jamaah haji Indonesia tidak akan terulang lagi," ujar Mantan Menko PMK ini.

Untuk diketahui bersama, Timwas Haji DPR telah menemukan sejumlah catatan terkait pelaksaan haji tahun 2023 ini. Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi.

Timwas Haji DPR menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Kemudian Timwas menyoroti distribusi asupan makanan bagi jamaah haji saat di Mina yang sering terlambat.

Selain itu , fasilitas kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jamaah. Sehingga antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jamaah haji yang terlambat mengantar jamaah di Muzdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden di sana.

0

(['model' => $post])

x|close