Nusantaratv.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengurai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna menyongsong Indonesia emas 2045 yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia. Dalam upaya tersebut, Indonesia menurutnya telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp 3.212 T dari tahun 2015-2023.
“Termasuk di dalamnya KIS, KIP, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” jelas Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Gedung DPR/MPR/DPD RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Di saat yang sama, lanjut Jokowi, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga, juga harus dikembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA) termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” lanjutnya.
Tapi, lanjut Jokowi, kaya SDA saja tidak cukup. Menurutnya, tidak cukup jika hanya menjadi pemilik saja. Sebab, menurutnya, itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
“Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tegas Jokowi, sapaannya.
“Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa hilirisasi yang dimaksud yakni hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral seperti sawit rumput laut kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM Petani dan Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
Ia pun menilai, upaya yang sedang dilakukan dan harus terus dilanjutkan tersebut memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek.
“Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk. Jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.” ungkapnya.
Sebagai gambaran, setelah Indonesia setop ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. “Ini baru 1 komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel tembaga bauksit CPO & rumput laut,” urainya.
Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 153 juta ($ 10.900). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta ($ 15.800). Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 331 juta ($ 25.000). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatanya bisa 2 kali lipat lebih, di mana pondasi untuk menggapai itu semua sudah dimulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing.