Pesatnya Pembangunan Pariwisata Jangan Sampai Meninggalkan Persoalan Sosial di Labuan Bajo

Nusantaratv.com - Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan jangan sampai pembangunan massif di sektor pariwisata, meninggalkan persoalan di sektor sosial masyarakat yang tak kunjung diselesaikan.

"Seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial, yang justru sekarang dimajukan wilayah ini terutama sektor pariwisata yang tinggi. Jadi, persoalan sosial juga jangan sampai tidak diperhatikan. Ini salah satu tujuan kunjungan Komisi VIII ke sini agar persoalan sosial perlu mendapatkan perhatian khusus," ujar Diah di sela-sela pertemuan dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat, Perwakilan Kemenag RI, BNPB, dan BPKH, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Jumat (17/2/2023).

Beberapa persoalan sosial yang disoroti Komisi VIII antara lain kasus stunting, kekurangan air, kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemasungan orang dengan gangguang jiwa (ODGJ). 

Terkait dengan pemasungan bagi ODGJ, Diah mengusulkan adanya panti atau rehabilitasi sosial, sehingga persoalan sosial ini punya ruang. "Misalnya, ODGJ di sini seharusnya ada rumah sakit jiwa. Sehingga, semoga adanya panti atau shelter yang bisa menjadi tempat penampungan apabila keluarganya tidak mengurus," jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Karena itu, dia mendorong Kementerian Sosial untuk membangun pusat rehabilitasi sosial di Labuan Bajo. Untuk penanganan stunting, Dia berharap adanya integrasi anggaran. Oleh karena, menurutnya, problem stunting ini tidak bisa ditangani secara parsial, tapi yang penting juga pendampingan dan pemahaman masyarakat. 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial turut menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20.887 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp74,781 miliar lebih, bantuan trailer angkutan air bersih untuk BPBD Kabupaten Manggarai Barat, dukungan bantuan pembiayaan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan, DAK Non-Fisik bantuan perlindungan dan anak tahun anggaran 2023 sebesar Rp438.800.000, bantuan Komisi VIII dan Kemensos RI Program Keserasian Sosial Tahun 2023 sebesar Rp150.000.000, dan penyerahan bantuan atensi sebesar Rp114.000.000.

"Semoga (bantuan) itu bisa berkontribusi kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau dan pegunungan yang mungkin akses terhadap sumber-sumber mata pencaharian tidak mudah. Karena kita paham di daerah pulau-pulau atau daerah konservasi kepulauan itu, tidak lagi leluasa mencari ikan, baik ketika musim tinggi atau ketika pendapatan dari penghasilan nelayan itu rendah. Nah ini memang berarti harus diintervensi, alhamdulillah PKH-nya cukup banyak. Semoga bisa terjangkau sampai ke daerah terpencil," tutupnya.

Hadir pula dalam Kunker ini Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (F-Partai Golkar), Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dan Ina Ammanina (F-PDI Perjuangan), John Kennedy Azis (F-Partai Golkar), Obon Tabroni (F-Partai Gerindra), Tjetjep Muchtar Soleh (F-Partai NasDem), Anisah Syakur (F-PKB), Wastam dan Hasani Bin Zubair (F-Partai Demokrat), dan Surahman Hidayat (F-PKS).