Nusantaratv.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan, Pimpinan Komisi VIII DPR sempat mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag), agar memiliki semacam simulasi strategi kedaruratan.
Berbagai sebab kemungkinan terjadi suatu hal di luar yang sudah direncanakan. Pasalnya, insiden di Muzdalifah kemarin, terlihat Kemenag panik terhadap kondisi tersebut.
"Karena kita tidak tahu kan, pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka'bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah. Nah, strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika terjadi ini, betul-betul kelihatan panik. Tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di Muzdalifah ini," ujar Maman saat memberikan keterangan persnya, Minggu (2/7/2023).
Menurut Politisi F-PKB ini, dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Kemenag juga tidak punya strategi khusus untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di sana.
"Iya, karena memang kondisi ini tidak pernah terjadi di Muzdalifah, biasanya itu paling macet ya kita cuma nunggu 1-2 jam, masih wajar saja. Tetapi, kondisi kemarin Ini kan lebih dari 10 jam. Tentang strategi kedaruratan kita itu harus terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dimana penumpukan Jemaah seperti di Arofah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia," ungkap Maman.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar IX ini juga memprotes, terhadap layanan Mashariq kepada jamaah haji Indonesia, semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi.
"Kita langsung komplain kepada mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kemacetan penjemputan itu dan tidak mempersiapkan, paling tidak untuk kesehatan darurat, dan juga asupan minuman dan makanan di Muzdalifah. Kami bahkan Anggota DPR sempat mengumpulkan bantuan makanan, tetapi kami tidak memiliki akses kesana, yang ada justru akan menimbulkan penumpukan," terang Maman.
Kedepan, kata Maman, untuk porsi lansia kedepan harus tetap mendapatkan porsi, yang terpenting adalah tagline ramah lansia itu tidak hanya milik Kemenag, tetapi dikomunikasikan dengan pihak Arab Saudinya. Jangan-jangan mereka tida mempersiapkan itu, mereka menganggap semua jamaah haji sama saja.
"Jadi ramah lansia itu harus diingatkan juga kepada pemerintah Arab Saudi, bahwa Anda harus menyiapkan banyak pusat-pusat kesehatan, posko-posko kedaruratan dan mempersiapkan yang terbaik untuk para lansia. Termasuk juga, misalnya strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu. Jadi tagline ramah lansia itu bukan hanya dikemukakan oleh Indonesia, karena ketika mereka di Armuzna hampir tangan pemerintah Indonesia itu nggak sampai ke sana. Yang mempersiapkan semata-mata itu adalah ya itu, event organizer yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi di sana," imbuh Maman.
Kemudian, lanjut Maman, kedepan, fasilitas itu harus betul -betul dipersiapkan sesuai dengan jemaah Indonesia. Seberapa banyak lansia yang ada, sebegitu pula lansia itu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dari mulai tenda dan sebagainya.Tentu poin ketiganya soal petugas.
"Saya mengatakan, petugas itu ada yang bekerja dan nggak bekerja. Nah yang nggak bekerja ini, yang harus dicoret dan jangan diajak lagi. Yang bekerja profesional atau gak profesional, nah yang nggak profesional di coret, jangan diajak. Lalu yang profesional itu ditempatkan diposisinya yang pas. Karena ada orang yang mau bekerja ikhlas, profesional dan bekerja keras tapi dia bingung. Misalnya dia mau mengantar orang ke rumah sakit, dari rumah sakit dia harus bayar taksi dengan ongkos sendiri. Ikhlas sih ikhlas, tapi kalau nombok ya kasihan juga mereka," terang Maman.