Pemerintah Harus Perhatikan Dampak Kenaikan Biaya Haji 2023 Bagi Masyarakat

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Pemerintah memperhatikan dampak kenaikan biaya haji 2023 pada masyarakat. 
Sebab, dia menilai hal ini akan berdampak pada gagalnya jamaah berangkat akibat ketidakmampuan dalam melunasi usulan kenaikan biaya haji.

"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jamaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jamaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," ujar Marwan dalam keterangan persnya, Senin (13/2/2023).

Lebih lanjut, Marwan juga meminta Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membuka secara jujur kondisi keuangan haji saat ini. "Kalau kita pakai untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," lanjutnya.

Meski demikian, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu juga menyampaikan, pihaknya juga tetap mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps. Apalagi, kata Marwan, dia tidak setuju bila sampai subsidi yang dipakai harus menggunakan hal jamaah lain pada tahun yang akan datang.

"Percayalah, Pak, jamaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang. Tapi sepanjang bisa kita pakai dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolaps itu, bukan (seperti itu)," terang Marwan.

Marwan menambahkan pihaknya menjamin akan menopang BPKH pada masa-masa yang akan datang. Utamanya, dalam hal memberikan instrumen undang-undang (UU) agar BPKH mendapat keluasan dalam menggandakan dana.

Lebih lanjut, Marwan meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas bernegosiasi. Dia menyebut, jangan hanya memberikan Arab Saudi untuk mengancam.

"Umpamanya begini, kalau (Arab Saudi) tidak turunkan masyair, kami (Indonesia) tidak turunkan jamaah haji. Sangat mungkin dan dia (Arab Saudi) takut jamaah Indonesia tidak berangkat haji karena prinsip dia sudah bisnis. Bisnis itu darimana? Dari Indonesia," tukasnya.