Pemerintah Diminta Segera Terapkan Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino meminta kepada pemerintah untuk segera menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. 

Hal ini supaya konsumsi kedua BBM tersebut lebih tepat sasaran. Menurut Harris, sampai detik ini pemerintah belum merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Seperti yang diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi melalui revisi aturan itu dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina. 

Namun memang, semenjak harga BBM Pertalite, Solar Subsidi dan Pertamax mengalami kenaikan pada 3 September 2022, persoalan pembatasan BBM itu tenggelam dan belum diketahui apakah akan dijalankan pada tahun ini atau tidak.

"Narasi pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagaimana subsisidi tepat sasaran, kalau mau tepat ya dibatasi, sampai detik ini Perpres belum direvisi, ini akan menjadi perhatian. Harap (Perpres) segera direvisi," ungkap Harris dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). 

Politisi PDI Perjuangan itu mencatat, bahwa pada tahun ini besaran subsidi energi akan mengalami pembengkakan yang luar biasa, di mana tahun ini diperkirakan subsidi mencapai Rp440-an triliun. 

Namun pada 2023, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp336,7 triliun. Itu artinya, kata Harris, dengan subsidi yang turun seharusnya ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi.

Namun, turunnya subsidi tersebut jangan sampai kembali menaikkan harga BBM. "Berarti pasti pembatasan yang akan dilakukan atau naik harga lagi? Tentunya kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi, sehingga harus segera dilaksanakan pembatasan di tahun ini," tukas legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut.