My Esti Harap Bansos Bagi Masyarakat Miskin Tak Sekadar Memberikan ‘Ikan’

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayanti dengan gamblang meminta pemerintah agar tak sekadar memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin, tapi juga melakukan upaya untuk mendongkrak perekonomian mereka. Ia pun mengibaratkan alih-alih sekadar memberikan ‘ikan’ pemerintah sebaiknya juga memberikan kail bagi masyarakat agar nantinya bisa mandiri memenuhi kebutuhannya. 

“Kemiskinan ekstrem itu nanti kan kita akan pilah, sehingga yang masih bisa didampingi untuk produktif tidak hanya mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT tetapi ada dukungan untuk usaha. Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan, tentu tidak boleh hanya memberikan ikannya saja tetapi juga kailnya,” ujar My Esti di Kulon Progo, DIY pada Selasa (28/11/2023).

"Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan,"

Komisi VIII melakukan kunjungan Kerja Spesifik ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (28/11/2023) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan. Legislator Dapil Daerah istimewa  Yogyakarta ini menyampaikan bahwa masih terdapat angka kemiskinan ekstrim dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. 

“Hari ini secara khusus ke Kulon Progo, dari data yang kami miliki memang  ada beberapa wilayah yang masih membutuhkan perhatian secara penuh kalau kita bicara keinginan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program Kementerian Sosial dan sekaligus kita ingin mengetahui penyaluran-penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan oleh kemensos dan juga pendampingan yang dilakukan para pendamping PKH,” tutur My Esti. 

Lebih lanjut My Esti menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan agar program-program yang disusun di tingkap pusat dapat betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharap bisa menuntun mereka yang berada di ekonomi bawah bisa graduasi dan mendapatkan penghasilan yang diharapkan. 

“Dan juga keinginan kami secara lebih besar supaya persoalan kemiskinan di Kulon Progo bisa segera terurai dengan kita fokus di titik-titik tertentu. Mana yang kemudian harus kita berikan dukungan supaya titik-titik itu bisa terbebas atau mengurangi kemiskinan”, lanjutnya. 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan juga mengingatkan agar Pemerintah tetap memantau mereka yang mau merintis usaha melalui bantuan dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Ia berharap bantuan PHK bagi penerima PENA tak alih-alih dihentikan tetapi terlebih dahulu dilakukan evaluasi. 

“Ada yang protes, PENA yang lima juta itu diberikan kadang PKH nya hilang, ini yang kita tidak mau. Berikan dulu PENA, kemudian lihat dulu apakah pendapatannya sudah meningkat? Dan meningkatnya sudah mencukupi nggak untuk kebutuhan sehari-hari?,” kata Anggota Badan Anggaran ini seraya menyampaikan aspirasi yang diterimanya.

Dalam Kesempatan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial RI juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk disalurkan kepada masyarakat di sana. Bantuan senilai Rp217.987.091.655 itu terdiri dari Bantuan Program Sembako. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara. 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memitigasi kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di Kulon Progo. Berbagai program digelontorkan sehingga Kulon Progo berhasil mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun meski masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. 

Dilansir dari paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, dijelaskan bahwa kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39% jauh di atas rata-rata nasional dan kemiskinan ekstrem menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31%.