Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I

Nusantaratv.com - Komisi I DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) soal Netralitas TNI di Pemilu 2024. Panja ini diketahui, dibentuk dalam rapat internal pada tanggal 8 November 2023 lalu. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ditunjuk untuk memimpin Panja Netralitas TNI tersebut. Selain itu, kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.

“Sudah, sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November sudah dibentuk Panja-nya,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

“Beliau (Utut Adianto) berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi I,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya mengatakan, dibentuk Panja diharapkan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait netralitas TNI pada saat pemilu 2024 mendatang.

“Karena memang kemarin banyak dari media yang mengangkat ini, jadi kita buatkan khusus. Dan beliau (Calon Panglima TNI Agus Subiyanto) sebelum fit and proper sudah menyatakan siap, seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan InsyaAllah ini menepis kekhawatiran semua,” ujar dia.

Meutya mengatakan Panja netralitas TNI juga telah menyepakati calon Panglima TNI baru, Jenderal Agus Subiyanto. Selain TNI, Panja juga diisi oleh sejumlah lembaga pemerintah mitra Komisi I, seperti BIN, BSSN, Kemenkominfo, hingga KPI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam rapat kerja bersama panglima TNI Yudo Margono pada 7 November lalu, mengusulkan agar membentuk panitia kerja (Panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. Pembentukan Panja ini terkait dengan netralitas TNI.

Utut mengungkapkan alasan pembentukan Panja itu guna memastikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atau khususnya TNI netral dalam pemilu. menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam rapat tersebut mengamini niatan itu. Namun, menurutnya komisi I DPR RI  terlebih dahulu akan melakukan penggodokan sebelum dibentuk.