Legislator Sarankan UIII Jalin Kolaborasi Demi Majukan Fasilitas Pendidikan

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyarankan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menjalin kolaborasi dengan pihak swasta ataupun universitas Islam di luar negeri. Khususnya, dalam segi penguatan anggaran untuk mengembangkan dan memajukan fasilitas pendidikan universitas.

“Jadi menurut saya butuh kolaborasi, pertama dengan kolaborasi dengan pengusaha lah ya, karena uang mereka kan banyak ya dan kedua mungkin kan sudah mengenal nama besar kan seperti Pak Jusuf Kalla atau menteri agama, tinggal kontak aja, supaya cepat ini, atau mungkin dosennya lah ya kerja sama dengan universitas di Arab Saudi,” ujar Iskan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIII, Depok, Rabu (26/3/2024).

Iskan menilai, anggaran yang dikucurkan Kementerian Agama RI tidak akan cukup untuk mendanai aktivitas belajar mengajar di UIII, mengingat UIII adalah universitas bertaraf internasional yang membutuhkan tidak sedikit anggaran.

“Anggaran dari Kementerian Agama tidak akan cukup, apalagi Kementerian Agama itu ada sekitar 5000 nomenklatur dan uang itu terbagi itu ya ke pesantren-pesantren,” ujar Iskan.

Selain itu, Politisi PKS itu melihat luas lahan UIII 142 hektar, masih banyak lahan-lahan kosong dan sedikitnya aktivitas mahasiswa yang berlalu lalang di universitas yang dinilainya cukup besar untuk ukuran luas wilayah suatu universitas. 

“Tadi saya ke sini belum keliatan peradaban itu kan kehidupan ya pak,”” ujar Iskan. Oleh karena itu, Iskan berharap agar pihak UIII turut aktif menjalin kerja sama dengan pihak lain di luar pemerintahan untuk mendapatkan tambahan dana.

Sebelumnya Plt Rektor UIII Prof. Dr. Jamhari menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas di UIII baru mencapai 50 persen. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk membangun sarana prasarana pendidikan agar orang-orang, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tertarik untuk belajar di UIII.

“Perlu kami sampaikan, luas lahan UIII ini 142 hektar dan masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun karena keterbatasan anggaran. Kami mohon agar Komisi VIII DPR dapat membantu kami mendapatkan anggaran,” kata Jamhari.