Legislator Nilai Kebijakan Soal Beras di Indonesia Tak Mampu Sejahterakan Petani

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebutkan beras memiliki peran yang sangat strategis bagi Indonesia karena sebagai bahan pangan pokok utama dimana 90 persen masyarakat selalu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari.

Disamping itu, imbuh Johan, usaha tani padi telah melibatkan lebih dari 14 juta rumah tangga petani dan 40 persen tenaga kerja terhadap total tenaga kerja di Indonesia.

"Namun sangat disayangkan sepanjang tahun 2022 ternyata kebijakan yang dibuat pemerintah tidak berhasil melindungi pendapatan petani dan cenderung mengabaikan kepentingan petani dimana lebih dari 60 persen penduduk miskin yang tinggal di pedesaan telah berkecimpung pada sektor tanaman pangan, khususnya padi," ujar Johan memberikan catatan kritisnya pada akhir tahun 2022 terhadap kebijakan perberasan nasional, dikutip Kamis (29/12/2022).

Menurut Johan, pemerintah telah terjebak pada berbagai informasi semu seperti adanya isu swasembada beras, adanya surplus beras, klaim tidak adanya impor beras namun ternyata persoalan stok beras cadangan pemerintah saja telah terjadi 'guncangan' akibat stok yang terus menipis dan ketidakmampuan menyerap produksi lokal namun malah 'ngotot' melakukan impor beras pada saat petani akan memasuki masa panen raya.

"Saya menilai situasi perberasan pada akhir tahun 2022 ini menunjukkan bahwa ada kegagalan pemerintah dalam mengelola urusan beras sebagai bahan pangan pokok dimana polemik perbedaan data antar instansi pemerintah dan lemahnya koordinasi menunjukkan kelemahan pengelolaan beras nasional dari hulu sampai ke hilir," lanjut Johan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pemerintah telah gagal faham dalam memberikan perhatian pada komoditas beras sehingga berdampak terjadinya kegagalan pasar dimana struktur pasar yang dihadapi petani yang cenderung kompetitif berimplikasi pada kerugian yang terus menerus dialami oleh petani.

"Kita saksikan ketika terjadi kenaikan harga beras pada tahun 2022 ini, ternyata para petani hanya menikmatinya sebesar 33 persen namun di sisi lain lembaga tata niaga beras seperti pedagang pengumpul padi, pedagang beras besar dan lain-lain telah mampu menikmati sebesar 67 persen dari situasi harga beras yang sedang tinggi pada tahun 2022 ini," imbuhnya.

Johan juga menyayangkan adanya klaim pemerintah soal swasembada beras dan surplus beras dimana katanya produksi beras naik 0,72 ton dibanding tahun lalu, namun ternyata bermasalah pada stok beras sebagai cadangan beras pemerintah sebagai alasan untuk melakukan impor beras.

"Bank Dunia menyebutkan bahwa harga beras di Indonesia paling mahal se-ASEAN namun kondisi petani malah sebaliknya yakni Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan sempat berada pada titik terendah pada tahun 2022 ini," tambah Johan.

Legislator Senayan dari dapil NTB 1 ini memberikan catatan akhir tahun bahwa usaha tani padi di Indonesia belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi para petani, hal ini karena pemerintah salah dalam memformulasi kebijakan perberasan nasional terutama yang terkait dengan dukungan kepada luas garapan petani padi yang rata-rata masih rendah.

"Selama ini pemerintah terlalu memaksakan program food estate yang ternyata gagal dan tidak mampu memberikan dukungan sumberdaya lahan pertanian kepada para petani untuk memproduksi beras, jika kita bandingan dengan negara di ASEAN, daya dukung lahan pertanian padi di Indonesia menduduki urutan keenam dan ternyata berada di bawah rata-rata Asia, sangat jauh dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Kamboja yang memiliki komparatif ekonomi paling baik di antara negara-negara Asia dalam penyediaan beras bagi penduduknya," ucapnya.

Johan selalu mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan produksi beras melalui peningkatan luas tanam maupun produktivitas.

"Pemerintah diminta memperbaiki pola kebijakan beras agar berorientasi pada kesejahteraan petani, coba bayangkan dengan luas garapan hanya sebesar 0,13 hektar per petani maka petani Indonesia tidak akan mempunyai komparatif ekonomi jika mengandalkan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hanya dari usaha tani padi, coba bandingkan dengan petani di Malaysia dengan luas garapan 4,3 hektar per petani maka sudah mampu menghidupi keluarganya secara layak dengan mengandalkan usaha tani padi," tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini berharap kebijakan perberasan di Indonesia memprioritaskan keberpihakan pada petani, disamping terus memperkuat kebijakan stabilisasi harga dan berani bersikap tegas menghentikan ketergantungan impor beras.

"Pemerintah jangan terlalu over estimate bahwa negara kita swasembada beras dan selalu surplus beras padahal data produksi beras kita masih selalu diragukan validitasnya dan kita mengingatkan agar selalu mewaspadai ancaman krisis beras akibat perubahan iklim, kegagalan produksi, kondisi petani yang selalu rugi agar segera diperbaiki pada tahun mendatang dan semoga catatan akhir tahun 2022 ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan perberasan nasional menuju kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional," tukas Johan.