Legislator Ingatkan Menteri ESDM Jangan Resahkan Rakyat dengan Isu Kenaikan Harga BBM

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif jangan latah ikutan meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan gas LPG 3 kilogram.

Mulyanto meminta Menteri ESDM jangan mengeluarkan wacana yang bisa membuat masyarakat panik. Sebab hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut.

"Padahal baru saja mahasiswa demo yang salah satu tuntutannya adalah soal BBM. Ini artinya Pemerintah sangat tidak peka," ujar Mulyanto usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, pada Rabu (13/4/2022).

Menurutnya, dalam Raker tersebut, Menteri ESDM menyatakan, dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas melon 3 kg.

"Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek," ungkapnya.

Dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan. "Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," terang Mulyanto.

Itu sebabnya, kata Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan Rapat Kerja. Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.

"Kemudian, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kg, ujung-ujungnya pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan. Sampai hari ini statemen Menteri Keuangan adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock," ujar Mulyanto.

Pertimbangan Menteri Keuangan, ungkapnya, tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas. "Tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, nikel, dan lain-lain," jelas politisi PKS ini.

Tahun 2021 apalagi 2022, kata Mulyanto, negara kita mendapat windfall profit dari kenaikan harga-harga komoditas tersebut. "Di sisi lain, Pertamina yang menjadi dominan dalam mengelola sisi hulu migas nasional sejak mengakuisisi Blok Rokan dari Chevron, dengan kenaikan harga migas dunia mendapat insentif untuk menggenjot pengeboran baik eksplorasi maupun produksi, karena harapan untung yang ada di depan mata," imbuhnya.

Harga BBM dunia sendiri, mengacu WTI crude, juga terus menurun sejak puncaknya pada 23 Maret di harga US$123.9 per barel, mencapai harga US$94.3 per barel pada 11 April. Di sisi lain, sebagaimana laporan BPS terbaru, inflasi nasional mulai merambat naik.

"Karenanya, terkait wacana penyesuaian BBM Pemerintah harus menghitung dengan cermat kerentanan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, termasuk juga resiko politik seperti yang terjadi di Srilanka yang menuai krisis akibat kenaikan harga BBM dalam negeri," tutup Mulyanto.