Nusantaratv.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah untuk dapat menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal tersebut mengingat turunnya harga minyak dunia saat ini yang telah menyentuh di angka 74 USD per barel.
Demikian diserukan Mulyanto dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
"Mohon kiranya Pimpinan DPR dapat mendorong mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Karena harga minyak dunia saat ini sudah merosot tajam dari puncaknya 120 USD per barel sekarang sudah menyentuh sekitar 74 USD per barel," ujar Mulyanto, Selasa (10/1/2023).
Lebih lanjut, menurut Mulyanto, harga BBM sekelas Pertalite milik operator BBM swasta seperti Revo 90 dan BP90 kini bahkan sudah mengalami penurunan harga.
Oleh sebab itu, masyarakat kini mulai mempertanyakan kapan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan turun.
"Operator swasta sudah menurunkan harga komoditas BBM-nya termasuk Pertamina untuk yang non subsidi. Bahkan untuk BBM sekelas Pertalite seperti Revo 90 juga BP90 sudah menurunkan harganya. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kapan (harga) pertalite 90 ini turun?" lanjutnya.
Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti meningkatnya inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia tahun 2022 yakni sebesar 5,51 persen (yoy).
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0±1 persen.
Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu. Oleh sebab itu, Legislator Dapil Banten III ini menilai penurunan harga BBM bersubsidi diperlukan untuk dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi yang terjadi.
"Karenanya untuk meringankan beban masyarakat, dan meningkatkan daya beli mereka, mohon kiranya pimpinan (DPR) dapat mendorong dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan harga BBM bersubsidi," tutup Mulyanto.