Legislator Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Sambas

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin memberikan apresiasi atas langkah jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), terkait penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sambas yang dinilai baik. 

Diketahui, pada 2 Agustus 2022 lalu, Sambas menembus angka 3.946 kasus orang yang terinfeksi positif Covid-19, dengan angka kematian hingga 38 orang. Sementara 4 orang masih dirawat dan 3.904 dinyatakan sembuh. 

"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh upaya Pemerintah, yakni Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat, dan seluruh pihak yang turut serta bahu membahu dalam penanganan pandemi Covid-19," jelas Alifuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemkab Sambas dan mitra kerja terkait, di Sambas, Kalbar, Senin (8/8/2022). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai upaya tersebut adalah sebuah kerja keras yang sangat perlu Komisi IX DPR RI apresiasi bersama. "Melihat hal tersebut, Kabupaten Sambas telah memberikan optimisme dengan adanya penurunan kasus yang terus stabil. Karena itu, kami (Komisi IX DPR RI) juga mendukung penuh berbagai strategi penanganan pandemi yang saat ini dijalankan, termasuk percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid- 19," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto juga mengatakan kondisi Covid-19 di Kalbar secara umum sudah terkendali dengan baik. "Seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati Sambas, (penanganan Covid-19 di Sambas) sudah bagus dan terkendali dengan baik. Sebagai kabupaten lintas batas negara kan memang standar yang paling penting adalah mencegah migrasi virus antar dua negara ini (Indonesia dan Malaysia) yang justru menjadi titik poinnya. Sudah bagus saya kira," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Sambas dalam rangka mendapatkan masukan secara langsung dari pemerintah daerah, mitra kerja, hingga masyarakat. Dengan tujuan, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI, utamanya di masa ketika Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.