Koordinasi dengan Berbagai Organisasi Internasional Penting Guna Dukung Solusi Damai di Palestina

Nusantaratv.com – Komisi I DPR RI meminta Kemlu RI untuk terus memantau perkembangan di Palestina dan melakukan langkah-langkah perlindungan dan penyelamatan WNI. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari usai Komisi I DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Luar Negeri RI terkait perkembangan situasi terkini di Gaza, Palestina.

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI mengapresiasi Kemlu RI atas upaya dan langkah Politik Luar Negeri RI dalam menggalang dukungan bilateral maupun multilateral guna mendukung perjuangan Palestina.

“Selanjutnya Komisi I DPR RI meminta Kemlu RI untuk terus berkoordinasi dengan berbagai organisasi dan forum-forum International guna menciptakan koalisi internasional yang mendukung solusi damai,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari ketika membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, jakarta, Senin (27/11/2023).

Diketahui, upaya mendukung solusi damai tersebut yakni melalui Diplomasi dan Advokasi Internasional, mendorong gencatan senjata, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan di Palestina maupun akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

“Serta dukungan terhadap proses perdamaian menuju solusi dua Negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.

Terakhir, Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk terus menggalang bantuan kemanusiaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi Palestina.

Dalam Raker tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan empat topik perihal situasi di Gaza dan upaya yang dilakukan Indonesia terkait dengan hal tersebut. Empat topik tersebut yaitu, pertama, situasi Gaza saat ini; Kedua, adalah perlindungan warga negara Indonesia; Ketiga, adalah pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia; Keempat adalah dukungan politik dan upaya diplomasi Indonesia.

Ia pun mengatakan, Indonesia mendorong terwujudnya solusi dua negara (two state solution) sesuai dengan parameter Internasional yang telah disepakati untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina.