Komisi XI Lakukan Pengawasan Intermediasi Perbankan di Jawa Barat

Nusantaratv.com - 20 Juni 2022

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny foto bersama usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawas Perbankan, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Kepala ojk Regional 2 Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022). (Anron/Man)
Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny foto bersama usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawas Perbankan, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Kepala ojk Regional 2 Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022). (Anron/Man)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan pertama tahun 2022 Indonsia berada dalam kondisi normal, dengan kinerja intermediasi yang terus meningkat dengan tingkat kehati-hatian atau prudensial di lembaga jasa keuangan yang terjaga. 

Penyaluran kredit perbankan nasional tumbuh sebesar 6,67 persen (year of year) pada triwulan pertama tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan kredit pada Desember 2021 yang sebesar 5,24 persen (yoy).

Demikian disampaikan Jefry saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawas Perbankan, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Kepala ojk Regional 2 Provinsi Jawa Barat, Direktur Humas OJK, perwakilan Bank Mandiri, perwakilan BNI Bandung, perwakilan BRI Jawa Barat, perwakilan BTN, serta Direksi Bank Jabar Banten, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022). Pertemuan ini dalam rangka melakukan pengawasan intermediasi perbankan.

Jefry melanjutkan, fungsi intermediasi perbankan meningkat tercermin kredit yang tumbuh positif setelah tahun sebelumnya terkontraksi. Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan pertama tahun 2022 melanjutkan tren positif seiring percepatan pemulihan ekonomi yang didukung oleh kondisi pandemi yang terkendali, pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

"Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan program dan kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan di daerah," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah menginginkan masyarakat milenial di Jawa Barat ini untuk menggerakkan perekonomian di Jabar, baik itu melalui UMKM maupun petani. 

"Walaupun masih ada kendala yang besar berkaitan dengan pertanian milenial kita belum mampu mendorong bagaimana petani milenial ini secara menyeluruh tersebar di Jawa Barat padahal lahan-lahan pertanian di sini sangat potensial untuk bisa digarap dan juga meningkatkan perekonomian," ujar politisi Partai Demokrat itu sembari menuturkan Komisi XI DPR RI tetap mengapresiasi petani milenial yang sudah menggerakkan perekonomian di Jabar.

0

(['model' => $post])

x|close