Komisi VI Nilai Kesiapan ID Food Hadapi Ramadhan Sangat Normatif

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai kesiapan Holding ID Food atau Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) saat memasuki bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran sangat normatif, di antaranya menyiapkan sapi sebanyak 3000 ekor. 

Hekal berharap kehadiran manajemen RNI yang baru, ditambah dengan diangkatnya Dirut RNI Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat memberikan solusi. Namun faktanya, saat ini RNI sendiri belum sepenuhnya fokus kepada industri gula.

Demikian disampaikan Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kesiapan Holding ID Food saat menghadapi puasa dan Lebaran, di PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh), Desa Sumber, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (5/4/2022). Turut hadir Eselon I Kementerian BUMN, Direktur Utama PT RNI (Persero), dan Direksi PT PG Rajawali II Unit Jatitujuh beserta jajarannya.

"Kita melihat jajaran manajemen Rajawali Nusantara Indonesia yang baru, mudah-mudahan bisa melakukan pembenahan dengan cepat. Melihat hal ini, bersamaan dengan bulan puasa, kita tidak ingin ada kejadian atau kasus seperti (kelangkaan dan mahalnya) minyak goreng (seperti) kemarin. Jangan sampai nanti ada kelangkaan gula, karena hari ini kita sudah datang dan melihat pabrik gulanya," tegas Hekal.

Politisi Partai Gerindra itu menilai adanya masalah lahan tebu di PG Jatitujuh yang perlu diselesaikan. Ia pun ingin satu per satu bisa masalah bisa diselesaikan dengan cepat.

"Nampaknya di sini juga masih menyelesaikan masalah lahan. Selain itu, kita juga perlu tingkatkan kinerja daripada hasil tanam tebunya. Melihat fokus dari RNI ini kan pada industri gula. Intinya, masalah lahan menjadi PR yang berat dan kita kasih kesempatan pada dirut yang baru untuk segera menyelesaikan masalah ini," tutur Hekal.

Hekal berharap DPR dan mitra kerja dapat bersinergi dengan baik. Ia ingin terus mengawal dengan tujuan yang dapat disepakati bersama, seperti target hingga pemasukan yang transparan. 

"Kiranya, PT RNI perlu transparan dalam mengambil tindakan. Ibaratnya, seperti kita mau mendarat di seberang sana, tentunya kita ukur jaraknya berapa, kekuatan anginnya berapa, perlu bahan bakar berapa. Nah, kalau mereka tidak menerangkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), bagaimana kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Intinya, kita terus kawal dengan tujuan yang harus disepakati bersama, bukan sepihak," tutup Hekal.