Komisi VI Dorong Garuda Berikan Kembali Jam Terbang 79 Pilot CRJ dan ATR

Nusantaratv.com - Maskapai Garuda Indonesia resmi menghentikan pengoperasian pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2022. 

Imbas dari penghentian operasi dari kedua pesawat tersebut, pilot pesawat CRJ dan ATR milik Garuda Indonesia kemudian dialokasi ke beberapa maskapai atau jenis pesawat lainnya.

Namun, masih terdapat 79 pilot yang hingga saat ini belum dialihkan untuk dapat mendapatkan jam terbang kembali. Hal itu lantaran para pilot tersebut memiliki beberapa kendala, seperti, belum memiliki sertifikasi penerbangan jenis pesawat lain dan sebagainya.

Melihat permasalahan tersebut, Komisi VI mendorong Garuda Indonesia untuk dapat kembali menerbangkan pilotnya seiring dengan penambahan 20 pesawat di masa mendatang. Sebab, Garuda Indonesia sendiri berencana menambah pesawatnya hingga 70 pesawat sampai akhir tahun 2023 mendatang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat Komisi VI, mengatakan Komisi VI mendukung Garuda Indonesia untuk memberikan kesempatan pada Pilot CRJ dan ATR dengan beberapa opsi sementara. Beberapa di antaranya, yaitu diberdayakan pada penugasan darat atau mengambil cuti di luar tanggungan.

"Komisi VI DPR RI mendukung program optimalisasi sumber daya manusia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Dirut Garuda, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Diketahui, Garuda Indonesia resmi menghentikan pengoperasian Pesawat CRJ-1000 pada Januari 2022 sedangkan ATR 72-600 resmi berhenti beroperasi pada Maret 2022. Sehingga saat ini Garuda hanya memiliki 3 (tiga) jenis pesawat yakni, Boeing 777, Airbus 330, dan Boeing 737.

Pilot CRJ dan ATR kemudian dialokasi ke beberapa pekerjaan lain, namun hingga akhir Mei masih ada 79 pilot aktif yang belum juga terbang. Pihak Garuda memberikan 3 opsi yakni program cuti di luar tanggungan perusahaan (CDTP) secara sukarela, penugasan sementara di darat sesuai kebutuhan spesifikasi perusahaan, dan program penawaran pensiun dini.