Komisi V Minta Pemerintah Ikut Jaga dan Tingkatkan Fasilitas di Perbatasan Negara

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi V RI Roberth Rouw meminta agar pemerintah ikut ambil alih menjaga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sepanjang perbatasan Indonesia.

Dia juga menegaskan agar Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk dapat membuat beberapa fasilitas yang nyaman dan murah untuk menunjang kegiatan masyarakat, dalam hal ini fasilitas kesehatan dinilai masih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. 

Hal tersebut juga mendukung masyarakat Indonesia untuk memilih berobat di negara tetangga. Tak hanya itu, Roberth juga menegaskan bahwa penjagaan batas negara tidak perlu dijaga oleh petugas keamanan, dapat dialihkan menggunakan teknologi. Hal ini dapat mengantisipasi adanya patok perbatasan yang digeser atau dipindah. 

"Karena terus terang saya juga mendapat informasi bahwa perbatasan kita dengan Malaysia tuh, banyak yang dipindah-pindahkan, (patok) ada yang hilang. Bagaimana ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Ini yang harus kita jaga dengan teknologi yang ada. Tidak perlu lagi dudukan tentara di situ 24 jam, cukup dengan teknologi kita bisa mengawasi itu semua," ujar Roberth Rouw dalam Rapat Konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dia juga menyinggung tentang banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk berobat pada negara tetangga. Hal ini sendiri didukung dengan murahnya fasilitas kesehatan di sana, jika dibandingkan dengan Indonesia. 

Dirinya juga menegaskan bahwa masyarakat memilih negara tetangga bukan karena lebih baik kualitas Sumber Daya Manusia-nya, namun karena lebih murah. Selain itu kurangnya fasilitas juga mendukung masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk memilih berobat ke negara tetangga. 

"Di sini Malaysia itu alat kesehatan itu nol persen pajaknya .Maka layanan kesehatan di sana sangat murah. Kenapa di sini sangat mahal? Alat kesehatan kita sangat mahal, barang mewah, padahal kepentingan pelayanan kesehatan itu kebutuhan dasar masyarakat. Maka dia tidak boleh pajaknya begitu mahal. Bagaimana fasilitas di tingkat desa mau dapat fasilitas alat-alat kelengkapan yang baik jika pemerintah tidak sanggup, juga pemerintah daerah untuk membeli. Karena memang alat-alat itu sangat mahal. Saya mohon lagi kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, tolong dilihat ini kebutuhan kita terhadap kesehatan ini betul-betul sangat diperhatikan," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Tak hanya itu, Roberth pun mengatakan bahwa kebutuhan desa juga harus didukung dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Tidak langsung membuat kebijakan dari Pemerintah Pusat. Karena kebutuhan daerah sendiri yang mengalami dan mengetahuinya adalah Pemda setempat. 

Dengan diperhatikannya hal tersebut, Ia berharap WNI yang tinggal diperbatasan akan terpenuhi segala kebutuhannya, dan memilih untuk menggunakan fasilitas di negeri sendiri.

"Betul sekali bahwa jangan cuma dari atas, yang tahu kebutuhan desa di sana juga pimpinan daerahnya. Jadi pembahasan itu harus juga melihat, bagaimana daerah, masukan dari daerah untuk menguatkan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar perbatasan. Itu untuk bisa diberdayakan juga supaya merasa memiliki negara. Ini karena ya, banyak kita saudara-saudara kita, warga negara kita yang di perbatasan merasa lebih mencintai negara sebelah. Karena kebutuhannya semua dipenuhi oleh negara tetangga kita," tutupnya.