Komisi IX Serap Aspirasi Sistem Kesehatan dan Isu Ketenagakerjaan di Sulut

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya fokus menyerap aspirasi terkait sistem kesehatan dan isu-isu ketenagakerjaan di provinsi Sulawesi Utara ini. Selain itu juga, bertujuan untuk memahami langsung tantangan dan kondisi yang dihadapi tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

"Kami Komisi IX DPR RI Kunjungan Kerja Masa Reses ke kota Manado, provinsi Sulawesi Utara, untuk berdikusi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, termasuk Rumah Sakit Umum Pemerintah, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mengetahui kondisi langsung terkait dengan sistem kesehatan yang ada di Sulawesi Utara, termasuk kondisi dan isu-isu yang dihadapi dalam isu ketenagakerjaan," kata Charles Honoris kepada Parlementaria usai memimpin Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (8/12/2023).

Kunjungan ini juga melibatkan pertemuan dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lebih lanjut, kata Charles Honoris, bahwa masukan yang diterima dari pihak terkait akan menjadi dasar untuk rapat-rapat selanjutnya di Komisi IX DPR RI.

"Kehadiran kami, tentunya kami harapkan bisa membantu, memajukan, atau membangun sistem kesehatan yang lebih baik. Dan juga memajukan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Manado, Provinsi Sulawesi Utara," ujarnya.

Salah satu isu yang diangkat dalam kunjungan ini adalah kesediaan alat kesehatan (alkes). Politisi PDI-Perjuangan ini menyebutkan bahwa aspirasi terkait alat kesehatan akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dengan harapan supaya mendapatkan dukungan pada tahun 2024.

"Dan nanti tentunya, akan kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) agar di tahun 2024 nanti, ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) di provinsi Sulawesi Utara bisa dibantu oleh Pemerintah Pusat sehingga masyarakat di provinsi Sulawesi Utara juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," ucapnya.

Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta mengungkapkan bahwa provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Jepang. Pihaknya menyambut baik kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan BP2MI dalam membangun fasilitas dan layanan untuk mendukung calon pekerja migran, termasuk pelatihan bahasa.

"Jadi, masukan-masukan seperti ini akan kami sampaikan, akan kami tampung dan sampaikan. Dan kami harapkan ke depan, Sulawesi Utara bisa menjadi pusat atau sumber pekerja migran Indonesia yang dikirim dari Jepang dengan sebagai sumber pekerja migran yang berkualitas dari Indonesia. Dan kami akan terus mendukung, mensupport apa yang dibutuhkan, agar provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bisa mencapai targetnya itu," bebernya.