Komisi IX Minta Dukungan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan di Kabupaten Bintan Kepri

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Ia juga menyebut bahwa Kabupaten Bintan membutuhkan dukungan signifikan dari Pemerintah Pusat untuk memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Kabupaten Bintan ini meminta dukungan dari Pemerintah Pusat. Urusan menyangkut seperti tenaga kesehatan, (termasuk) Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Misalnya dokter, dokter ahli yang mereka sangat butuhkan, untuk bisa memperkuat layanan kesehatan di sini," kata Emanuel Melkiades Laka Lena kepada Parlementaria usai memimpin Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024).

Dalam konteks kesehatan, Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kebutuhan dokter dan tenaga medis terampil untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Bintan. Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas juga menjadi fokus untuk mendukung sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Tentunya untuk bidang kependudukan, mereka juga tadi minta untuk kita bisa mendukung, karena ini daerahnya kepulauan. Juga kita bisa membantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mereka bisa bergerak dengan baik untuk di daerah-daerah kepulauan sehingga bisa mendapatkan dukungan transportasi yang lebih spesial," ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil NTT menegaskan bahwa semua aspirasi dan temuan ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas secara bersama. Dengan tujuan adalah untuk memastikan bahwa Kabupaten Bintan dan provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mendapatkan dukungan yang sesuai dari pemerintah pusat.

"Tentunya ini semua temuan akan kami bawa ke Jakarta. Kita bahas dengan mitra kami di Jakarta, untuk bisa kita putuskan dan mendukung Kabupaten Bintan secara khusus dan juga provinsi Kepulauan Riau secara umum," tegas Melki.

Hal ini menandakan komitmen DPR dalam mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Bintan, yang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.