Komisi II Dorong Terwujudnya Pemilu yang Menggembirakan

Nusantaratv.com - Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mendorong pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mewujudkan pemilu yang menggembirakan. Tidak terlepas dari terciptanya netralitas untuk jajaran TNI, Polri dan ASN.

“Di satu sisi netralitas yes tetapi di sisi lain pemilu itu tetap sesuatu yang menggembirakan, pesta demokrasi, wujud dari rakyat berdaulat,” ujar Heru pada saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bersama Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nana Sudjana beserta seluruh jajaran, KPU RI Purwanto, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi beserta seluruh jajaran, Ketua Bawaslu, Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilu (GAKKUMDU), dari Polda Jawa Tengah Kombes. Pol. Kukuh Kalis Susilo, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto, di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Selasa (21/11/2023).

Oleh sebab itu, Heru menyarankan agar stakeholder terkait dapat membuat suatu kebijakan, dimana para calon pemilih bisa dapat merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahunan sekali itu dengan bahagia. “Tentu kepada baik PJ Gubernur beserta jajaran, KPU, Bawaslu kira-kira kebijakan macam apa, regulasi macam apa, dan seni yang bagaimana, supaya suasana yang sekilas saya gambarkan itu bisa terwujud, sebab kalau pemilu menjadi satu ketegangan yang menakutkan bahkan, saya khawatir suasana demokrasi kabur,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru juga menyoroti masih rendahnya edukasi pemilu kepada calon pemilih. Jangan sampai dengan rendahnya edukasi, dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada pemilu nanti. Sebab, kata Heru pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. “Saya pikir pesta bagi rakyat, rakyat yang berdaulat di dalam negara demokrasi itu terwujud nyata terutama pada waktu pemilu, di hari-hari lain mungkin tidak begitu terasa apalagi bagi rakyat kebanyakan,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Prov. Jateng Nana Sudjana menyampaikan bahwa terkait isu netralitas pemilu terhadap TNI, Polri dan ASN menjadi perhatian khusus. Dalam hal ini, Nana menambahkan akan bertindak tegas terhadap pegawai yang melanggar ketentuan terkait netralitas ini. Mengingat ASN ini masih mempunyai hak suaranya untuk memilih, berbeda dengan TNI dan Polri.

“Setiap apel pagi, dibacakan itu ikrar terkait netralitas. Meskipun surat edaran dari pusat sudah ada, kami membuat surat edaran sendiri untuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan untuk Kabupaten, tentunya untuk menimbulkan efek jera,” terang Nana.