Jalan Tengah Perdebatan Skema Power 'Wheeling' dalam RUU EBET

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengungkapkan jalan tengah terkait perdebatan skema power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Dijelaskannya, skema power wheeling ini menciptakan kondisi multiple seller dan multiple buyer listrik di Indonesia. 

"Pembahasan RUU EBET saat ini masih di tingkat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR. Kemungkinan kami, Komisi VII DPR dengan Pemerintah sudah bersepakat untuk memasukan skema power wheeling dalam skala terbatas. Hal ini sebagai jalan tengah untuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau, dan belum ada jaringan PLN," kata Eddy di Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Mekanisme ini membolehkan perusahaan swasta (Independent Power Producers/IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual listrik EBET kepada pelanggan rumah tangga dan industri. 

Penjualan listrik swasta tersebut menggunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PT PLN (Persero) melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. 

"Power wheeling itu penting untuk akselerasi industri EBET. Kalau kita andalkan PLN saja maka lama waktunya," tambahnya.

Politisi dari Fraksi PAN ini menambahkan selama ini PLN selalu mengaku surplus listrik. Sementara diperkirakan di tahun ini akan terjadi kenaikan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 800 megawatt (MW). 

Tidak hanya itu, listrik yang masuk di tahun ini yang mayoritas berasal dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil sebesar 7 gigawatt (GW).

"Makanya kita minta berikan kesempatan bagi pihak lain untuk bisa menyerap energi itu, tapi kalau ada pihak ketiga membeli dan menyerap energi, ditambah EBT yang eksisting ini terserapnya akan lama, karena itu PLN bersikeras untuk tidak menerapkan power wheeling," ujar Eddy.

Dengan penerapan skema power wheeling yang terbatas untuk daerah tertentu. Sehingga tidak akan memberatkan beban PLN sekaligus mempercepat pengembangan industri EBET di Indonesia. 

Dengan konektivitas jaringan PLN ke seluruh Indonesia, maka jika ada kelebihan di daerah tertentu, misalnya di Jatim bisa menutupi kekurangan di daerah lainnya seperti di Sumbar. Meski demikian investasi interkonektivitas ini tidak kecil dan tidak murah. Hal inilah yang akan menjadi problem tersendiri. 

"Tapi common ground yang akan kita capai di situ antara kita dengan pemerintah, supaya di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, yang belum ada jaringan PLN, akan kita berikan kesempatan untuk pihak ketiga ikut membeli energinya," pungkasnya.