Israel-Iran Memanas, Meutya minta Pemerintah Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Timteng

Nusantaratv.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah terlibat aktif diplomasi dalam melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah karena mengarah pada terjadinya Perang Dunia III.

"Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," kata Meutya dalam keterangannya kepada media, Jumat (19/4/2024).

Belum lama ini, kantor berita Iran, IRNA, melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa provinsi di negara itu. Televisi resmi pemerintah Iran pun mengkonfirmasi adanya "ledakan besar" di Provinsi Isfahan tengah tetapi mencatat tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran.

Adapun pada Pada Sabtu (13/4) malam, Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

Terkait hal tersebut, Meutya meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memitigasi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Palestina, Iran, dan wilayah Timur Tengah lainnya yang berkonflik.

"Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain," kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dia juga meminta Pemerintah RI turun tangan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.

Terakhir, Meutya pun mengingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab dalam melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut.  "Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," tutur dia.