Firman Soebagyo Mendorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional

Nusantaratv.com - 03/10/2022 16:17

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). (Devi/nvl)
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). (Devi/nvl)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi internasional untuk bidan dan perawat. 

Dia merasa prihatin melihat bidan dan perawat yang bekerja di luar negeri tapi digaji dengan standar tenaga imigran biasa. Padahal, kata Firman, kemampuan bidan dan perawat asal Indonesia tidak kalah dengan profesi serupa dari negara lain.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam rangka penyusunan RUU tentang Kesehatan.

"Padahal kita juga punya SDM yang tidak kalah cerdasnya, tuntutan itu yang kami minta kepada pemerintah agar diberikan sertifikat standar internasional, sehingga kalau bidan, perawat dan tenaga kesehatan kerja di luar negeri mendapatkan gaji sesuai standar internasional," ujar Firman di ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan di negara lain sudah memberikan apresiasi yang baik bagi profesi bidan dan perawat, namun sayangnya di Indonesia belum melakukan itu. 

"Waktu itu kami berkunjung ke Saudi Arabia, itu banyak yang mereka profesinya sebagai bidan dan perawat tetapi gajinya masih standar TKW, ini memprihatinkan. Di Filipina itu gajinya standar internasional sebagai perawat," ungkap Firman.

Dia mengapresiasi Baleg yang menginisiasi untuk menyempurnakan RUU tentang Kesehatan. Menurutnya, undang-undang (UU) tersebut masih perlu penyempurnaan. 

Firman menyarankan agar IBI, PPNI, IAKMI dan IAI membentuk tim untuk memberikan masukan kepada Baleg dalam penyempurnaan undang-undang tersebut. "Memang DPR punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang. RUU tentang Kesehatan memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," tukas Firman. 

0

Komentar belum ada.
Otentifikasi

Silahkan login untuk memberi komentar.

Log in