FGD Penyusunan RPJPN di Universitas La Tansa Mashiro Bagian dari ‘Meaningful Public Participations’

Nusantaratv.com - Badan Keahlian (BK) DPR RI menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertema Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dalam Perspektif Pembangunan Daerah, di Universitas La Tansa Mashiro, Lebak, Banten. Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan FGD tersebut bagian dari upaya untuk menghadirkan salah satu asas dalam penyusunan UU, yaitu Partisipasi Publik Bermakna (meaningful public participation).

"Dalam arti kita membuka ruang kepada perguruan tinggi dan sivitas akademika Universitas La Tansa ini," katanya kepada Parlementaria, di Lebak, Banten, Selasa (28/11/2023).

Untuk selanjutnya, pria yang kerap disapa Sensi itu mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi seperti yang dilakukan saat ini tidak hanya terkait RUU RPJPN saja. Walakin, kerja sama dengan universitas dan sivitas akademika juga termasuk dalam penyusunan naskah akademik dan diskusi lainnya yang termasuk dalam tiga fungsi DPR.

"Tetapi juga BKD banyak menyiapkan naskah akademik RUU yang lainnya, dan itu nanti bisa dibuka lagi diskusi di sini (Universitas La Tansa Mashiro) atau mungkin bicara tentang anggaran (negara) atau diskusi masalah publik secara keseluruhan yang mencakup tiga fungsi itu," tuturnya.

Terkait dengan tema yang dibahas, ia menekankan bahwa poin yang harus ditekankan dalam penyusunan tersebut adalah penajaman prioritas pembangunan per lima tahun. Dirinya juga mengingatkan, dalam setiap tahapan penyusunan tersebut menjadi dasar terhadap pembangunan dan perkembangan tahap berikutnya.

"Kita harus betul-betul yakin bahwa, yang diperkuat pada lima tahun pertama itu menjadi dasar pada pengembangan besar sektor industri. Pada saat awal kita akan membangun industri-industri dasar untuk kemudian memperkuat industri lanjutannya pada periode berikutnya itu yang penting jadi kita penajaman," ungkapnya.

Hal penting lainnya terkait Pembangunan Jangka Panjang Nasional, menurut Sensi, adalah sumber daya manusianya. Sehingga, universitas atau dunia akademisi harus mampu menyediakan human resources pada sektor pembangunan tertentu.

"Misalnya kita ingin membangun sektor kelautan atau industri, maka perguruan tinggi atau dunia akademis itu juga harus bisa menyediakan human resources yang kuat untuk mengisi pembangunan pada sektor tertentu, itu yang kita tekankan dalam berbagi diskusi," tandasnya.

Selain itu, Sensi juga memaparkan hal yang menjadi pekerjaan rumah di setiap rencana penyusunan pembangunan nasional adalah konsistensi dan komitmen terhadap apa yang sudah direncanakan. Hal itu mengingat jika sudah menyusun perencanaan dengan baik, maka 80 persen pekerjaan sebenarnya telah dianggap selesai.

"Artinya dalam perencanaan ini memang harus betul-betul terukur ya, gausah yang dalam jangka 5 atau 10 tahun, yang 1 tahun saja kita mengevaluasi anggaran tahunan ke perbaikan atau evaluasi terhadap perencanaan kita. Itu sering terjadi dan itu membingungkan. Bagi kementerian keuangan itu menjadi persoalan, artinya bahwa begitu mudahnya kita untuk berpindah dari satu program ke kegiatan lain. Itu memang perencanaannya bermasalah. Jadi kalau bisa perencanaan itu tidak banyak diubah-ubah lagi, dibuat yang bagus terprediksi ke depan lebih baik, lalu kemudian tinggal konsistensi untuk pelaksanaan," tutupnya.