Nusantaratv.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menekankan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok agar tidak terjadi gejolak kenaikan harga pangan (inflasi pangan yang tinggi).
Hal ini diungkapkannya terkait dengan ancaman potensi kekeringan yang diperkirakan BMKG akan terjadi mulai bulan Juni 2023 sebagai dampak adanya Indian Ocean Dipole (IOD) dan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO).
"Di tengah ancaman kekeringan yang mulai dan diproyeksikan terjadi kita harus melakukan mitigasi dan antisipasi dini yang baik agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi pangan. Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Demikian juga harus diupayakan manajemen ketersediaan air bersih sebagai sumber kehidupan yang penting. Ketersediaan dan kelancaran distribusinya juga harus dijaga dengan baik oleh pemerintah," kata Ecky dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, pada Selasa (13//6/2023).
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa apabila terjadi inflasi pangan, maka besar kemungkinan akan memukul daya beli masyarakat terutama kalangan bawah. Masalah ketersediaan barang dan bahan pangan sangat berpengaruh pada harga barang di pasaran.
"Inflasi pangan yang tinggi akan memukul daya beli rakyat dan akan memukul rakyat yang ada di bawah. Inflasi pangan tinggi selama ini seringkali disebabkan masalah ketersediaan barang atau supply shock. Supply shock sangat dominan berpengaruh, terutama akibat gagalnya manajemen stok pangan dan gagal panen beberapa komoditas akibat kekeringan," ujar Ecky.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga meminta agar ada kepastian kecukupan stok pangan dan dapat diinformasikan ke masyarakat sehingga dapat meredam kepanikan.
Ancaman kekeringan bisa menuntun pada gagal panen yang berujung pada kelangkaan barang. Oleh karena itu ia juga menekankan agar adanya manajemen stok yang disiapkan dengan baik.
"Selain itu kepastian kecukupan stok pangan juga harus terinformasikan ke pasar, sehingga pelaku ekonomi tidak panik yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Jadi manajemen stok harus dipersiapakan dengan baik, juga jalur distribusi dan informasinya. Kita ingin ancaman kekeringan ini diantisipasi secara baik," tambah legislator Dapil Jawa Barat III itu.
Ecky juga mencermati kondisi cuaca saat ini dan membandingkannya dengan kondisi kekeringan yang pernah terjadi di tahun 2019. Menutup keterangan resminya, Ecky menyampaikan bahwa modifikasi cuaca harus ditingkatkan sebagai salah satu mitigasi ancaman kekeringan.
Menurutnya, DPR akan mendukung melalui anggaran dan kebijakan dengan harapan dapat ikut mencegah dan menekan inflasi pangan yang disebabkan oleh kekeringan.
"Kita sangat setuju agar ke depan BMKG juga melakukan mitigasi berupa modifikasi cuaca dengan hujan buatan pada daerah-daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Modifikasi cuaca perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan kerja sama antar kementerian atau lembaga terkait. Tentu kita akan mendukung kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai agar ancaman kekeringan tidak menjadi semakin ekstrim, melambungkan inflasi pangan dan menjadi bencana kedepan," tutupnya.