DPRD Pasuruan Audiensi Soal Sengketa Lahan TNI AL-10 Desa, Begini Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI

Nusantaratv.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus merasa prihatin mendapatkan informasi bahwa masih terjadinya konflik atau sengketa lahan pertanahan antara TNI AL dengan masyarakat di 10 desa di dua Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Permasalahan konflik tanah ini terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan diterima oleh 2 orang anggota Komisi II DPR RI (Aminurraohman/ Nasdem dan Guspardi Gaus/PAN) dalam audiensi di ruang VIP Komisi II, Komplek Senayan Jakrata, Selasa (23/5/2023).

"Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, dijelaskan bahwa sengketa lahan di 10 Desa yang berada di 2 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan itu dipicu saling klaim kepemilikan lahan antara warga yang terletak di 9 Desa di Kecamatan Lekok dan 1 Desa di Kecamatan Nguling dengan pihak TNI Angkatan Laut, dengan luas lahan mencapai 3.676 hektare," ujar Guspardi 

Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini juga mendapatkan informasi, bahwa akibat saling klaim ini, sering melahirkan eskalasi ketegangan yang meningkat di wilayah yang disengketakan.

"Hal ini disebabkan ada larangan dari TNI AL yang ditujukan kepada masyarakat, untuk tidak membangun infrastruktur jalan, bangunan hingga aliran listrik dan air bersih," ungkap Guspardi. 

Selain itu, imbuhnya, konflik itu juga dipicu karena TNI AL saat mengadakan latihan perang berdekatan dengan pemukiman warga. Sehingga kerap terjadi peluru nyasar dan ketenteraman masyarakat juga terganggu. 

"Di lain sisi, TNI AL juga mempunyai dasar dan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, yang di dalam Pasal 55 disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Lekok sebagai kawasan strategis yang diperuntukkan bagi kepentingan pertanahan dan keamanan (Hankam)," jelas Politisi PAN ini.

Guspardi meyakini, permasalahan ini bisa dan harus diselesaikan secara musyawarah dengan segera dan seksama supaya tidak berlarut-larut. 

"Oleh karena itu diharapkan agar semua stakeholder, mulai dari masyarakat, Pemkab, Pemda dan  DPRD serta tokoh masyarakat lainnya bisa duduk bersama melakukan urun rembuk untuk mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan konflik tanah warga masyarakat di 10 Desa dengan TNI AL," ungkap anggota Panja Mafia Tanah ini.

Bersamaan dengan itu, lanjut Guspardi, pihak TNI AL juga harus kooperatif dalam membahas persoalan ini. "Karena bagaimanapun, di wilayah 10 Desa itu mempunyai struktur pemerintahan Desa yang dilindungi Undang-Undang dan  masih menerima dana Desa dari Pemerintah Pusat," ulasnya.

Untuk menindaklanjuti audiensi ini, Guspardi meminta agar DPRD Kabupaten Pasuruan melayangkan surat resmi kepada Komisi II DPR RI, supaya dapat diagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI. 

"Tujuannya untuk membahas lebih lanjut mengenai jalan terbaik menyelesaikan sengketa lahan antara warga masyarakat dengan TNI AL. Kemudian juga meminta kepada DPRD Kabupaten Pasuruan agar melengkapi data-data tentang kronilogis dari awal konflik sampai perkembangan terakhir, serta data-data pendukung lainnya yang akan dijadikan acuan dalam membahas dan mencarikan solusi terbaik terhadap persoalan sengketa yang telah berlangsung sangat lama ini," pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut.