DPR Soroti Program Rehabilitasi Mangrove Yang Kurang Sistematis

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Sri Kustina meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membuat langkah sistematis dalam merehabilitasi semua kawasan mangrove agar tepat waktu.

“Kami meminta BRGM membuat jadwal rehabilitasi mangrove yang sistematis sesuai dengan waktu dan sistem yang tepat,” kata Sri dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menilai BRGM belum memaparkan secara komprehensif terkait hasil pemantauan rehabilitasi mangrove di tahun 2021. Menurut dia, keberhasilan rehabilitasi mangrove bukan hanya terkait luasan lahan yang ditanam namun presentasi tumbuhnya mangrove.

“Karena target penurunan karbon dari gas rumah kaca sangat potensial penuhi target pemerintah untuk zero karbon di tahun 2040,” ujarnya.

Sri menegaskan Fraksi NasDem mendukung penambahan anggaran untuk rehabilitasi mangrove di tahun 2023 dengan menggunakan anggaran APBN dan hibah dari luar negeri.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan Rozak menilai perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program terkait rehabilitasi mangrove karena dalam rehabilitasi mangrove ada BRGM, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) dan pihak-pihak lain.

Menurut dia, BRGM bekerja di sembilan provinsi di dalam kawasan hutan untuk melakukan percepatan perbaikan kawasan mangrove dan cakupan restorasi.

“Saya sarankan agar BP DAS tidak masuk wilayah 9 yang dikerjakan BRGM, dan nanti kita koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujarnya.