DPR: BNPB sebagai 'Chief of Commander' Penanganan Bencana Cianjur

Nusantaratv.com - 28 November 2022

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Dok/Man)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Dok/Man)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan distribusi bantuan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah dan dari masyarakat luar harus ada mekanisne yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Chief of Commander dari penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, di mana harus merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dijaga ritmenya.

"Itu yang salah satu bahan yang menjadi bahan evaluasi kita, karena kita tahu bahwa bencana ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, karena itu tadi kita minta kepada BNPB dan pemerintah daerah untuk memperbaiki secara terus-menerus mekanisme distribusi bantuan termasuk titik pengungsian agar pengusiannya bentul-betul juga manusiawi misalnya bahwa tempat pengungsiannya harus tersedia WC atau MCK yang layak," kata Ace Hasan usai pertemuan dengan kepala BNPB, Kemensos, BPBD, Basarnas, BMKG, dan Unsur TNI/Polri, Jumat (25/11/2022).

Ace Hasan juga menekankan proses mekanisme pendataan dari korban terkait rumah rusak, baik rusak sedang maupun ringan. 

"Tentu kita tahu bahwa penggunaan dana tersebut harus berasal dari dana siap pakai kalau dalam kondisi tanggap darurat itu bisa dikeluarkan. Tetapi kalau nanti pada saat rehab rekon, maka itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga kebutuhan masyarakat betul-betul terpenuhi," tegas Ace Hasan.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mendorong agar perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal tempat relokasi bagi warga. 

"Termasuk memastikan jumlah pengungsi yang cukup banyak ini apakah dalam jangka waktu tertentu, apakah mereka akan tetap di pengungsian atau kembali ke rumahnya masing-masing dengan syarat bahwa rumah yang rusaknya tersebut sudah bisa dibangun oleh pemerintah," sebut Ace Hasan.

"Hal semacam ini kita pastikan dan tentu nanti secara detil, Komisi VIII DPR RI dengan teman-teman mitra kita akan bahas secara lebih detail nanti di DPR terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pasca gempa di Cianjur," imbuh Ace Hasan. 

0

(['model' => $post])