![Rudi Hartono Bangun-1717398980](https://dpr.nusantaratv.com/2024/06/rudi-hartono-bangun-1717398980-06-2024_thumb.jpg)
Nusantaratv.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana melakukan pertemuan bilateral dengan Diplomat Kementerian Luar Negeri Inggris, Kanbar Hossein-Bor, di sela-sela perhelatan workshop Democracy Action Partnership, di Bali, Selasa (29/11/2023). Dalam pertemuan tersebut, Putu dan Kanbar membahas bagaimana kedua negara dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas dan kemajuan demokrasi.
Kementerian Luar Negeri Inggris sebagai salah satu partner Indonesia dalam penyelenggaraan Bali Democracy Forummeminta dukungan DPR RI dalam forum yang dihelat di Bali tersebut. Merespon hal tersebut, Putu menilai perlu adanya pertemuan antarparlemen dunia dan menjadi bagian dari Bali Democracy Forum.
Apresiasi diberikan bagi Parlemen Inggris atas kerja sama penguatan kapasitas parlemen di bidang pemberdayaan perempuan, penanganan korupsi, dan isu lingkungan.
Sebab, menurutnya, selama ini, dalam perhelatan Bali Democracy Forum, parlemen hanya menjadi bagian kecil. Padahal, menurutnya, parlemen merupakan produk langsung dan inti dari demokrasi itu sendiri. Ia pun menginginkan pada penyelenggaraan Bali Democracy Forum mendatang agar dapat melibatkan parlemen-parlemen dunia dengan bekerja sama dengan DPR RI dan IPU (Inter-Parliamentary Union). Kontribusi parlemen dianggap penting dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi secara intensif.
Dalam kesempatan ini, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Inggris yang telah menjadi mitra bagi Indonesia. Hal itu termasuk dalam kerja sama penguatan kapasitas parlemen di bidang pemberdayaan perempuan, penanganan korupsi dan juga dalam isu lingkungan.
Sebagai Legislator Dapil Bali ia juga mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara internasional termasuk workshop Democracy Partnership yang merupakan hasil kolaborasi dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Luar Negeri Inggris dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Terpilihnya Bali menjadi venue acara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pariwisata dan masyarakat Bali.