Bendungan Krueng Pase Tak Aliri Air, Khalid Minta Kementan Koordinasi dengan Kemen-PUPR

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR RI Khalid menyuarakan aspirasi para petani terutama di wilayah Aceh yang hampir 2 (dua) tahun ini tidak dapat turun ke sawah karena Bendungan Krueng Pase tidak dapat mengalirkan air.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan permasalahan irigasi tersebut.

"Ini di Aceh sekarang sedang demo Pak Ketua (Ketua Komisi IV DPR RI Sudin), menyangkut dengan mangkraknya irigasi Krueng Pase. Karena irigasi Krueng Pase yang mengairi sawah seluas 8922 hektar itu sudah tidak bisa turun sawah sekitar hampir 2 tahun," tutur Khalid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian dan jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, tambah dia, pernah mengajak Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Rahmanto untuk turun dan melihat keadaan sawah masyarakat Aceh seluas 8922 hektar yang mengalami kekeringan pada saat kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek). 

Sawah tersebut mengalami kekeringan karena Bendungan Krueng Pase yang dibangun sejak zaman Belanda mengalami kerusakan dan tidak kunjung diperbaiki.

"Dalam Bimtek itu, para peserta Bimtek bilang, Pak Rahmanto tolong sampaikan ke Kementerian, tolong sampaikan ke pemerintah pusat, bahwa irigasi itu dibangun masa Belanda. Sejak Belanda tidak ada lagi di Aceh, irigasi itu tidak pernah diperbaiki. Apa perlu rakyat Aceh mengundang Belanda lagi untuk memperbaiki irigasi itu?" tegasnya.

Oleh karena itu, legislator Dapil Aceh II itu meminta Kementerian Pertanian untuk menyurati dan berkoordinasi dengan Kementerian-PUPR agar segera memperbaiki bendungan Krueng Pase di Aceh. Karena para petani tersebut sudah hampir dua tahun tidak dapat turun ke sawah.

"Ini mohon perhatian khususnya kepada Menteri Pertanian, tolong sampaikan kepada Menteri PUPR karena itu di luar mitra kami. Karena kami tidak mau dipersalahkan oleh rakyat Aceh, seolah kami di Komisi IV itu tidak bekerja," tandasnya.