BAKN DPR Gali Informasi Realisasi Penyaluran PMN pada BUMN Penerima

Nusantaratv.com-Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Kunker tersebut dilakukan dengan menggelar pertemuan terhadap Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, PT Aneka Tambang (Antam), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT ITDC (Persero) selaku perusahaan pengembang pariwisata di Indonesia. Hal ini guna membahas penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan badan/lembaga lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Wahyu mengatakan, BAKN DPR berupaya menggali masukan dan informasi terkait realisasi penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN penerima selama tahun 2015-2018. Dikatakannya, realisasi penyaluran PMN kepada BUMN penerima selama tahun 2015-2018 adalah sebesar Rp88,57 triliun.

Dengan perincian penyaluran pada 5 program prioritas nasional yaitu Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp65,91 triliun, Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10, 67 triliun, Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun, Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun, serta Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

"BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Dirjen, Deputi dan Dirut BUMN terkait dengan Penyertaan Modal Negara. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan. Terkait kunjungan kerja BAKN ke Labuan Bajo NTT kali ini, kita melihat di sini ada pengembangan kawasan pariwisata baru. Oleh karenanya kita berharap pemerintah konsisten dalam hal ini. Jadi jangan setelah ini diberikan PMN kemudian tidak ada tindak lanjut," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Wahyu berharap ke depannya ada konsistensi pemerintah untuk bisa membangun Labuan Bajo ini menjadi lebih maju sebagai destinasi wisata. 

"Kalau disini tidak diberikan tambahan PMN lagi barangkali pengembangan kawasan ini akan menjadi mubazir," tuturnya.

Menyangkut PT Antam yang saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan terkait masalah impor emas, Wahyu justru lebih konsen pada PMN yang telah diberikan kepada PT Antam. Menurutnya, PMN yang diberikan sudah lama sekali waktunya yakni semenjak tahun 2015. 

"Kalau saya tidak salah, sudah hampir 8 tahun. Lalu kenapa progresnya lambat sekali seperti itu. Padahal dulu ditargetkan hanya dua atau tiga tahun selesai. Untuk itu kita ingin mendalami kendalanya ada dimana. Akhirnya masuk jadi temuan BPK juga," kata Wahyu.

Ia menyatakan, BAKN akan mendalami secara bertahap semua persoalan PMN pada BUMN yang menerimanya. 

"Intinya kita ingin memastikan bahwa saya seluruh PMN yang diberikan itu bisa tepat guna dan tidak disalah digunakan. Nanti setelah kita menyelesaikan semua temuan ini, kita akan raker dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan itu merupakan rekomendasi kepada pemerintah dan juga kepada Komisi yang membidangi untuk menindaklanjuti. Kita berharap, kedepan PMN yang diberikan kepada BUMN-BUMN ini bisa tepat guna. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan maka tidak usah diberikan," tutup Wahyu.