Bahas Kebebasan Berpendapat Di Era Digital, Komisi I Dukung Implementasi HAM Dalam Pemilu 2024

Nusantaratv.com - Komisi I DPR RI menerima kunjungan para perwakilan parlemen yang tergabung dalam ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR).

Membahas kebebasan berpendapat (freedom of speech) dalam dunia digital, Indonesia termasuk DPR berupaya menjunjung tinggi implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi usai memimpin diskusi 'Fact-Finding Mission on Internet Freedoms' dengan para perwakilan parlemen APHR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). 

Dia juga menambahkan Komisi I DPR turut mendukung terciptanya Pemilu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saat ini, Indonesia sudah sangat akomodatif dan juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi kita, jadi tadi dari diskusi sekiranya dapat menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM dalam spektrum digitalnya," ujar Bobby.

Terbukti, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan mengusahakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). 

Sebab itu, dia berharap dukungan setiap elemen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami memastikan bahwa instrumen negara yang di bawah koordinasi kami (Komisi I DPR) yaitu BSSM, BIN, Kemenhan, Kominfo, dan Kementerian Luar Negeri sudah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi kita tahun 2024 dengan prinsip luber (langsung, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil)," tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, selama diskusi berlangsung, Bobby turut didampingi Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan dan Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Selain terdapat tiga perwakilan parlemen dari APHR yang turut hadir.

Di antaranya, Anggota Parlemen dari Malaysia Yuneswaran Ramaraj, Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago, dan Anggota Parlemen dari Timor Leste Elvina Sousa Carvalho.

Selaras, masing-masing perwakilan delegasi menyatakan dukungan untuk terciptanya partisipasi publik agar masyarakat dalam sistem demokrasi merasa nyaman dalam mengekspresikan pandangan diri. Sehingga, dialog bermakna terwujud untuk masa depan negara yang lebih baik.

"Indonesia adalah salah satu negara demokratis dan menghormati hak asasi manusia di Asia Tenggara. Mempertimbangkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, maka Indonesia harus menjadi contoh dengan tidak mundur dalam memajukan demokrasi selama tiga dekade terakhir ini," pungkas Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago itu.