APBN Tahun 2023 Harus Dapat Antisipasi Gejolak dan Ketidakpastian Global

Nusantaratv.com - 10 Januari 2023

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (ke dua dari kiri) saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2022-2023, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023). (Jaka/Man)

Nusantaratv.com - Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional.

Hal tersebut diungkapkan dalam pidato Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2022-2023, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Dalam Pidatonya tersebut Pimpinan DPR RI menjelaskan, pada tahun 2023 ini berbagai proyeksi perekonomian global masih berada dalam tantangan, gejolak, dan ketidakpastian. Bahkan IMF memperkirakan dua pertiga ekonomi dunia akan berada di jurang resesi di tahun ini.

Perekonomian Indonesia, tentu saja akan terpengaruh. Kinerja positif perekonomian nasional selama tahun 2022 diharapkan dapat menjadi landasan yang memadai bagi gerak perekonomian nasional pada tahun 2023.

"Oleh karenanya, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional," ujar Rachmat Gobel membacakan pidato Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang tidak kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus dilakukan secara efektif.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta Pemerintah agar tertib dalam menjalankan APBN 2023, sesuai dengan Kebijakan fiskal, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Belanja Pemerintah Pusat, yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI, yang telah menjadi kesepakatan bersama.

"DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor," tukasnya.