Anggota DPR Dorong BNPT Semakin Pertajam FKPT

Nusantaratv.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk semakin mempertajam program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan sejumlah prioritas. Terlebih, program FKPT tersebut telah didukung dengan anggaran Rp1 miliar yang dinilai Nasir sudah cukup memadai.

Demikian ditekankan Nasir saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Boy Rafli Amar beserta segenap jajaran BNPT yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

“Terkait dengan forum (FKPT), anggaran Rp1 miliar untuk sebuah forum sudah cukup memadai sebenarnya. Karena itu, forum ini harus ditajamkan lagi dengan memiliki sejumlah prioritas. Mengingat, seperti di Aceh forum tersebut hanya berkutat di Ibu Kota Provinsi saja dan nyaris tidak terdengar di kota dan kabupaten lainnya. Karena itu, harus ada penajaman dan  prioritas dengan anggaran Rp1 miliar tersebut,” ujar Nasir.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengharapkan BNPT dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi FKPT dengan setiap Anggota Komisi III DPR RI yang ada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dimana forum FKPT tersebut berada. Dengan demikian, tandas Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam II ini, kedepannya antara FKPT dengan Komisi III DPR RI dapat semakin bersinergi.

Maka, Nasir menegaskan kembali melalui rapat tersebut perlu ditekankan kepada forum-forum FPKT tersebut jangan seolah berjalan sendiri dan seolah tanpa berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI. Karena, tandas Nasir, jangan sampai terkesan upaya untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman terkait dengan bahaya ancaman ekstrimisme berbasis kekerasan  hanya tugas FKPT semata.

“Saya berharap, FKPT bisa meningkatkan koordinasi dengan tiap Anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari masing-masing dapil dimana forum itu ada di dalamnya. Apalagi, kita yang alokasikan anggaran disini. Sehingga, BNPT jangan seolah berjalan sendiri. Jangan sampai timbul kesan seolah-olah upaya menyadarkan dan memberikan pemahaman terkait dengan ancaman ekstrimisme berbasis kekerasan itu hanya tugas FKPT. Padahal, Komisi III DPR RI ada disamping BNPT sebagai mitra kerja,” pungkas Nasir.