Aminurokhman Soroti Masih Munculnya Persoalan Tenaga Honorer di Kabupaten Bogor

Nusantaratv.com - Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyoroti isu Tenaga Honorer K2 (kategori II) yang masih muncul dalam pendataan tenaga honorer di Kabupaten Bogor.

Menurut Aminurokhman, permasalahan ini seharusnya telah rampung karena telah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010. Karena itu, dia menegaskan bahwa K2 harus menjadi skala prioritas pada tahapan rekrutmen tahun 2022 agar masalah ini terselesaikan.

Menurutnya, persoalan ini selalu menjadi isu klasik di Komisi II. Dari data yang diterimanya, sebanyak 13.979 orang telah memenuhi syarat, salah satunya adalah tenaga tenaga honorer Kategori K2.

Hal itu disampaikan Aminurokhman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI bersama Sekda Kabupaten Bogor, Deputi Bidang Mutasi BKN, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, serta Staf Ahli Budaya Kerja KemanPAN-RB.

"Ini seharusnya sudah selesai. Saya tidak tahu problemnya di Kabupaten Bogor K2 seperti apa. Tapi yang perlu menjadi catatan, bahwa K2 ini harus menjadi skala prioritas tahapan rekrutmen Tahun 2022. Supaya nggak muncul terus isu K2 ini menjadi bagian tenaga honorer yang tidak terselesaikan," Kata Aminurokhman, di Kantor Bupati bogor, Selasa (8/11/2022).

Selain isu tersebut, Politisi Partai NasDem itu mengatakan bahwa kepastian sumber pembiayaan harus dipastikan kembali. Sumber pembiayaan tersebut untuk tenaga honorer yang menjadi ASN ataupun PPPK, baik untuk sektor pendidikan dan kesehatan maupun non pendidikan dan kesehatan. Sebab di Tahun 2021 masih terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Di Bogor juga ada (isu tersebut), namun bisa teratasi. Alhamdulilah sudah teratasi. Ini kan akan menjadi isu yang tidak baik bagi penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan kebijakan ini bersifat nasional, tapi di daerah implementasinya tidak sama. Di Kabupaten Bogor harapan saya melalui Pak Sekda dengan jajaran Kemudian dari KemenPAN-RB maupun BKN, problem ini harus dituntaskan supaya ke depan upaya-upaya pemerintah di dalam meminimalisir ekses dari kebijakan itu tidak terdampak pada hal yang tidak baik," tutupnya.