AIPA Sepakati Pembentukan Panitia Ad-Hoc Selesaikan Konflik Myanmar

Nusantaratv.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan sidang Komite Politik ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 menyepakati pembentukan komite ad hoc dalam upaya membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Fadli usai memimpin Sidang Komisi Politik rangkaian Sidang Umum ke-44 AIPA yang diselenggarakan di Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Fadli menuturkan diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan-masukan yang konstruktif dari para peserta sidang komisi politik. “Tetapi, akhirnya kita bisa mencapai konsensus. Ada satu milestone yang penting, yaitu kesepakatan AIPA mengeksplorasi kemungkinan terbentuknya ad hoc committee yang bisa menjadi bagian dari upaya untuk membantu proses perdamaian di Myanmar,” ungkap Fadli.

Fadli menyampaikan komitmen BKSAP DPR RI dengan segenap anggota AIPA dalam membantu terwujudnya perdamaian di Myanmar. Dia menegaskan pentingnya diplomasi parlemen khususnya ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di internal Myanmar.

“Dua hal dari kita yang tadi menjadi bagian diperdebatkan akhirnya bisa disetujui menjadi resolusi dan akan dibawa di dalam pleno besok,” jelas Fadli.

Sebelumnya dalam sesi Komisi Politik, Indonesia mengusulkan dua draft resolusi. Pertama, draf resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya penguatan kerjasama antar Negara Anggota ASEAN dalam semangat sentralitas dan persatuan ASEAN. 

Dengan tantangan regional dan global yang kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya, ASEAN dinilai perlu meningkatkan upaya bersama dalam mengatasi berbagai masalah, antara lain dinamika geopolitik di Laut China Selatan, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, destabilisasi teknologi baru, kejahatan transnasional, kekhawatiran akan kemungkinan perlombaan senjata di kawasan, serta krisis di Myanmar. 

“Terutama terkait dengan keamanan di Laut China Selatan dan lain-lain. Setelah melalui sebuah diskusi dan masukan-masukan dari berbagai negara akhirnya adalah resolusi ini bisa disepakati untuk dijadikan resolusi yang akan dibawa di dalam sidang pleno besok,” ujar Fadli.

Kedua, lanjut dia, draf resolusi kerja sama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Melalui resolusi ini, Indonesia menegaskan kembali semangat kolektif dalam memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin tentang Myanmar.

Resolusi tersebut diharapkan dapat menjadi pencapaian bagi upaya menciptakan perdamaian di Myanmar, mengingat Lima Poin Kesepakatan ASEAN (Five-Point Consensus ASEAN) yang disepakati pada 2021 lalu hingga kini belum diimplementasikan oleh pemerintah junta militer Myanmar.

Lebih lanjut, Fadli juga berharap agar terbuka-nya akses bagi bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) di Myanmar. “Jadi bantuan-bantuan itu ada, tapi sulit untuk sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan-nya di Myanmar karena ada blokade-blokade di berbagai tempat, ada halangan-halangan di berbagai tempat,” pungkasnya.