Abdul Wachid: Jangan Sampai Kurangi Fasilitas Dan Pelayanan Jemaah Haji

Nusantaratv.com - 23 November 2023

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin rapat Komisi VIII di Gedung Nusantara II, Rabu (22/11/2023). Foto: Geraldi/nr
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin rapat Komisi VIII di Gedung Nusantara II, Rabu (22/11/2023). Foto: Geraldi/nr

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantaratv.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk jangan sampai mengurangi fasilitas dan pelayanan terhadap jemaah setelah usulan BPIH Tahun 2024 ditekan menjadi sebesar Rp93,4 juta. Sebelumnya, Kemenag mengusulkan BPIH Tahun 2024 sebesar Rp105 juta kemudian diturunkan menjadi Rp94,3 juta.

“Saya sebagai Ketua Panja menyampaikan Pak Dirjen, kami apresiasi sekali terhadap kinerja bapak-bapak dan juga teman-teman semua tim Panja. Namun, yang perlu kami sampaikan disini terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp105 juta menjadi Rp93.410.000, tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia. Ini kami mohon kurang lah, sangat menjadi satu catatan dari kami,” pintanya dalam rapat Komisi VIII di Gedung Nusantara II, Rabu (22/11/2023).

"... tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia,"

Selain itu, dalam rapat tersebut Ia juga turut menyoroti beberapa hal yang patut dijadikan evaluasi kedepannya. Pertama mengenai persoalan pemondokan selama pelaksanaan haji. Komisi VIII DPR RI meminta agar kualitas yang diberikan tak jauh dari penyelenggaraan haji di 2023.

"Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampaikan pada kami, saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan," ucapnya.

Berikutnya juga mengenai katering yang diperoleh jemaah haji. Dia mengingatkan soal syarikah atau perusahaan yang memiliki izin operasional di lapangan supaya memaksimalkan pekerjaan dan tidak melanjutkan dengan katering yang tidak melaksanakan tugas dengan baik di tahun 2023.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pemerintah memastikan tak ada kejadian serupa di Mina seperti 2023. Seperti persoalan mengenai kamar kecil yang tak memadai, pelayanan kesehatan hingga air limbah yang banjir ke tempat kemah para jamaah.

"Kami mohon koreksinya terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air itu harus ada koreksi. Termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan. Saya lihat kemarin secara langsung pada waktu itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrian ibu-ibu yang panjang tahu-tahu nggak ada air. Bahkan, adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jemaah," tandasnya.

0

(['model' => $post])

x|close