Denyut Usaha Bali dalam Sensus Ekonomi 2026

Nusantaratv.com-Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai ruang hidup ekonomi yang terus bergerak. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional, geliat UMKM, industri perhotelan, restoran, transportasi, ekonomi kreatif hingga layanan digital menjadi bagian dari denyut ekonomi Pulau Dewata yang perlu dipetakan secara menyeluruh.

Momentum tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Sebagai agenda nasional yang dilaksanakan setiap satu dekade sekali, sensus ini bertujuan menghadirkan potret terkini struktur ekonomi Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Komitmen menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 diperkuat melalui kegiatan yang dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Kepala BPS menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan upaya membaca denyut perekonomian nasional secara utuh. Menurutnya, keberhasilan sensus bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan, pelaku usaha hingga masyarakat.

"Sensus ekonomi banyak sekali manfaatnya. Saya selalu menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini bukan milik BPS, tetapi ini milik kita semua, milik masyarakat Indonesia," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam wawancara bersama Nusantara Economic Updates dikutip dari You Tube Nusantara TV. 

Hingga 11 Juli 2026, progres pendataan di Bali telah mencapai 43,35 persen. Kabupaten Buleleng menjadi wilayah dengan capaian tertinggi sekitar 55 persen, sedangkan Kota Denpasar masih menjadi wilayah dengan tingkat pendataan terendah, sekitar 31 persen.

BPS mengakui setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Di kawasan perkotaan seperti Denpasar, mobilitas masyarakat yang tinggi membuat proses pendataan lebih kompleks dibandingkan daerah lainnya. Meski demikian, petugas sensus terus didorong untuk bekerja maksimal karena menjadi garda terdepan dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti

"Kita menyemangati petugas sensus ekonomi supaya mereka terus berjibaku karena mereka adalah pejuang-pejuang data. Petugas sensus itu adalah garda terdepan dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Kalau mereka bisa mengumpulkan data yang akurat pasti data yang kita kumpulkan juga akan akurat. Dan satu lagi masyarakat juga kami minta untuk memberikan jawaban yang jujur. Karena data yang jujur akan mencerminkan peta ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Data akurat pasti kebijakan akan tepat," ujarnya.  

Selain kerja keras petugas, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor utama. BPS mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi secara jujur karena data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Manfaat sensus ekonomi tidak hanya dirasakan pemerintah. Hasil pendataan nantinya dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk melihat potensi pasar, memetakan rantai pasok, menentukan lokasi investasi, hingga mengenali peluang usaha baru. Akademisi dan investor juga dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar penelitian maupun pengambilan keputusan bisnis.

Bagi Bali, keberadaan data ekonomi yang akurat memiliki arti strategis. Di balik sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama ekonomi, terdapat ekosistem besar yang menopangnya, mulai dari perdagangan, transportasi, akomodasi, kuliner, kerajinan, seni budaya, jasa, hingga UMKM. Seluruh sektor tersebut membutuhkan pemetaan yang komprehensif agar kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan sensus ekonomi. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan capaian pendataan mencapai 60 persen pada akhir Juli 2026. Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah tidak akan mampu menyusun kebijakan maupun mengalokasikan sumber daya secara tepat.

"Saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%. Tanpa data akurat kita tidak akan bisa bekerja dengan akurat. Hasilnya juga tidak akurat. Jadinya alokasi sumber daya itu bisa tidak tepat sasaran," kata Wayan Koster. 

Kepala BPS bersama Amalia Adininggar Widyasanti bersama Gubernur Bali I Wayan Koster

Saat ditanya apakah hasil sensus ekonomi akan memperkuat arah dari pariwisata Bali.  

"Otomatis. Karena pariwisata salah satu unsur dari perekonomiannya Bali," tandasnya.  

Di sisi lain, Bali juga menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Data BPS menunjukkan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh 5,58 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut tetap positif, meski melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya akibat perlambatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Meski demikian, Bali tetap menjadi pintu masuk utama wisatawan asing ke Indonesia. Tren kunjungan menunjukkan pergeseran dari sekadar mengejar jumlah wisatawan menuju peningkatan kualitas kunjungan. Wisatawan dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui belanja akomodasi, kuliner, transportasi, produk lokal, hingga aktivitas budaya.

Selain sektor pariwisata, Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan mampu memetakan potensi ekonomi baru di Bali. Perkembangan ekonomi kreatif, industri digital, serta kehadiran komunitas digital nomad menjadi peluang yang dapat mendukung transformasi ekonomi Bali agar lebih beragam dan berkelanjutan.

Ke depan, data hasil sensus diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Dengan data yang lengkap dan akurat, arah pembangunan dapat disusun secara lebih inklusif, mulai dari peningkatan daya saing UMKM, penguatan sektor kreatif, pengembangan investasi, hingga memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan hanya menjadi agenda pendataan, melainkan momentum membangun kesadaran bersama bahwa setiap informasi yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menyusun masa depan ekonomi Indonesia. Dari Bali, pesan itu kembali ditegaskan: ekonomi yang kuat hanya dapat dibangun di atas data yang benar, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.