BAKOM RI: Bansos Bukan Solusi Kelas Menengah, Martabat Pekerjaan Layak Harus Dipertahankan

Nusantaratv.com-Badan Komunikasi Republik Indonesia (BAKOM RI) menegaskan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia tidak membutuhkan bantuan sosial (bansos), melainkan jaminan martabat melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak di sektor formal. Langkah ini dinilai sebagai strategi utama untuk menahan laju penurunan populasi kelas menengah yang tergerus akibat dinamika ekonomi

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli BAKOM RI, Fithra Faisal, dalam program Suara Nusantara episode 4 bertajuk "Ekonomi Tumbuh, Kenapa Dompet Makin Tipis?" di Nusantara TV, Rabu (9/9) malam. 

Fithra membeberkan riset mendalam terkait pergeseran struktur ekonomi nasional serta nasib kelompok masyarakat menengah. 

Ia mengungkapkan bahwa riset mengenai kelompok masyarakat 40 persen terbawah (bottom 40%) menunjukkan tingkat kecenderungan pertumbuhan pendapatan yang sebenarnya positif. Namun, ia menggarisbawahi tantangan terbesar perekonomian saat ini justru berada pada kelompok menengah yang terus menyusut dari 57,3 persen pada 2019 menjadi 46,7 persen.

"Masalahnya memang yang di tengah, yang di tengah ini dia bukan diberikan bansos tapi dia dipertahankan martabatnya dengan dicarikan pekerjaan yang layak," ujar Fithra. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketergerusan kelas menengah terjadi karena fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization) sebagaimana dicetuskan oleh ekonom Danny Rodrik pada tahun 2016. Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia dari 26–27 persen di awal tahun 2000-an menjadi hanya 18–19 persen saat ini telah mempersempit ruang lapangan kerja formal. 

Guna membalikkan tren tersebut, Fithra memaparkan bahwa pemerintah mengusung program Asta Cita nomor 5 yang berfokus pada industrialisasi. Kebijakan ini diintegrasikan dengan Asta Cita nomor 3 untuk penciptaan lapangan kerja serta Asta Cita nomor 4 untuk investasi pada sumber daya manusia (SDM).

Fithra menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyerapan (absorptive capacity) tenaga kerja lokal di tengah derasnya arus investasi asing langsung (FDI) yang tumbuh 17,8 persen pada semester pertama.

Mengutip konsep ekonom Amartya Sen mengenai commodities and capabilities, Fithra mengingatkan batas efektivitas investasi tanpa kesiapan SDM.

"Percuma aja ada komoditas tetapi tidak memiliki kapabilitas untuk memberdayakan komoditas itu," tutur Fithra

Di sektor pertanian, Fithra memaparkan indikator positif perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) yang bergerak dari kisaran 105–108 pada 2023–2024 menjadi 129,3 pada Agustus 2026. Pencapaian ini membuktikan adanya pergerakan nyata dalam membalikkan ekosistem ekonomi ekstraktif menuju ekosistem ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat luas.