AMSI Soroti Bahaya FIMI: Manipulasi Informasi Asing yang Kian Ancam Jurnalisme dan Ruang Publik

Nusantaratv.com-Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia tidak lagi soal hoaks yang beredar menjelang pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), media sosial, dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, muncul tantangan yang lebih kompleks, yaitu Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk “Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital” yang digelar di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2026. Acara ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama
Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi kini telah menjadi tantangan bersama, bukan hanya bagi media massa, melainkan juga bagi pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi oleh pengawasan dan regulasi yang memadai. Akibatnya, ruang media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi palsu yang kerap didorong oleh kepentingan
politik maupun ekonomi.

Ia juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang semakin bergeser dari platform berita berbasis teks menuju konten video di media sosial. Pergeseran itu memaksa media beradaptasi dalam memproduksi informasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi di tengah derasnya arus
konten digital.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, mengatakan kolaborasi dengan AMSI selama beberapa bulan terakhir berangkat dari kebutuhan untuk mencari pendekatan baru dalam memproduksi konten cek fakta yang lebih relevan dengan pola konsumsi informasi saat ini.

Menurut dia, selama ini konten cek fakta umumnya disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, Internews bersama AMSI berupaya mendorong berbagai eksperimen dan inovasi dalam produksi konten, termasuk pemanfaatan format video yang lebih sesuai dengan karakter

media sosial sekaligus memperkenalkan isu Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) kepada publik.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa upaya memahami dan menghadapi FIMI masih terus berkembang. Belum semua jawaban tersedia, namun pengalaman para peserta fellowship dan organisasi media yang terlibat menunjukkan bahwa pendekatan baru melalui konten yang dirancang khusus untuk media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews menggelar talkshow dan sharing session bertajuk “Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital” yang digelar di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2026. (Istimewa)

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi dinilai tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang
saat ini.

Ia menjelaskan, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Menurut Lilik, terdapat sejumlah elemen utama dalam FIMI, yakni keterlibatan aktor asing, adanya tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Dalam paparannya, Lilik menjelaskan bahwa operasi FIMI umumnya diawali dengan perencanaan strategi dan produksi konten manipulatif dalam berbagai format. Konten tersebut kemudian didistribusikan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang terkoordinasi untuk memperluas jangkauan pesan.

Strategi tersebut, kata dia, tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel tenggelam di tengah kebisingan informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan akhir dari praktik tersebut adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Sementara itu, Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, membagikan pengalaman medianya menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasi tersebut sebagai “antek asing”.

Ia menuturkan serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian muncul kembali ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Menurut dia, serangan serupa juga menyasar sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Editor Dialeksis, Alfi Nora sebagai salah satu peserta fellowship, mengakui konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia. Karena itu, salah satu tantangan terbesar media adalah menjelaskan fenomena tersebut secara sederhana dan relevan dengan konteks domestik.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Sementara itu peserta lainnya, ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha, mengatakan proses mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali terdapat tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lain.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi metode yang paling efektif untuk membantu publik memahami fenomena tersebut. Menurut pengalamannya, hoaks yang paling sering ditemukan berasal dari platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini digelar di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Sementara itu, YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat perkembangan tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program tersebut mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui kegiatan ini, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks.